JAKARTA-Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) dimungkinkan mengawasi kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paska beralihnya fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI) ke OJK. Namun pengawasan ini dengan catatan, ada penugasan secara resmi dari Komisi XI DPR. “Jika ada penugasan dari Komisi XI dan sepanjang tidak ada larangan secara hukum, maka saya merasa penelaahan dan analisa terhadap OJK adalah sesuatu yang memadai,” kata pengamat ekonomi Fadil Hasan saat menjalani fit and proper test calon anggota BSBI di Gedung DPR Jakarta, Rabu (3/7).
Sebagaimana diketahui, pada fit and proper test anggota BSBI kali ini, DPR akan menguji 8 nama calon diantaranya adalah Fadil Hassan, Tony Prasetiantono, Sri Adiningsih dan Erani Yustika. Mereka diuji untuk mengisi lima kursi anggota BSBI.
Rapat ini dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis dan dihadiri seorang anggota Komisi XI, Iskan Qolba Lubis. Komisi XI lebih mengedepankan pertanyaan yang berkaitan dengan independensi BSBI sebagai badan supervisi yang mengawasi BI.
Menurut Fadil, pengawasan terhadap kinerja sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh BSBI, sepanjang DPR sebagai lembaga pengawas otoritas keuangan menugaskan BSBI untuk mengawasi OJK. “Karena, fungsi BSBI adalah alat atau instrumen pengawasan dari DPR,” katanya.
Fadil menjelaskan, fungsi pengawasan perbankan yang dimiliki BI akan beralih ke OJK, sehingga pada 2014 pengawasan bank akan dilakukan oleh OJK. Dengan demikian, lanjut dia, sebagai kepanjangan tangan DPR untuk mengawasi otoritas perbankan, maka BSBI bisa mengawasi OJK sepanjang tidak melanggar UU BI dan aturan hukum lainnya.
Lebih lanjut Fadil mengungkapkan, meski bisa mengawasi kinerja OJK, namun peran BSBI hanya bisa mengontrol kinerja OJK yang berkaitan dengan pengawasan terhadap industri perbankan. “Hanya pengawasan bank oleh OJK saja yang bisa dianalisa oleh BI,” ucapnya.
