JAKARTA-Fluktuatifnya komoditas harga cabai dalam beberapa bulan terakhir. Bukan hanya masalah kartel saja. Namun juga mata rantai distribusi cabai ini sangat panjang. Setidaknya ada delapan sampai sembilan mata rantai distribusi. Sehingga hargai cabai menjadi mahal. “Kartel inikan hanya sifatnya politis saja. Kalau harga cabai naik, yang dituduh kartel. Padahal titik pangkalnya ditataniaga yang terlalu panjang,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron dalam Dialetika Demokrasi bertema ‘Memburu Kartel Cabai’ bersama anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra dan Masinton Pasaribu (Komisi III DPR RI) di Jakarta, Kamis (9/3).
Tentang adanya kartel, lanjut Herman, Komisi IV DPR RI sudah menyarankan dibentuknya badan atau lembaga yang bisa berperan seperti Bulog dalam pengadaan dan pengendalian harga beras. “Badan semacam ini perlu, tugasnya untuk membeli pangan dari petani dan menyalurkannya melalui Operasi Pasar (OP) kepada konsumen kalau terjadi kenaikan harga,” ucapnya.
Diakui anggota Fraksi Partai Demokrat, petani atau konsumen tidak mampu menghadapi perilaku kartel. “Mereka memiliki modal yang kuat. “Perlu bantuan pemerintah. Di sinilah negara itu hadir,” tandasnya
Menurut Herman, melambungnya harga kebutuhan pokok sampai ke luar batas kewarasan merupakan akibat praktek sistem liberalisasi pasar yang diberlakukan pemerintah. “Salah satu cara menghindarinya, pemerintah harus hadir seperti apa yang terjadi terhadap penyediaan kebutuhan pangan (beras) yang dilakukan bulog,” tambahnya.
Selain soal tataniaga, kata Herman, faktor cuaca dan musim hujan menjadi salah satu penyebab meroketnya harga komoditas cabai. Sehingga memang ketersedian sejumlah kebutuhan pangan ini berkurang akibat cuaca. Selain itu, juga banyak tanaman cabai petani yang diserang hama (ulat-red). “Agar harga kebutuhan pokok seperti cabai tidak melambung seperti sekarang, perlu dibuat sistem wilayah sentra untuk masing-masing produk pertanian seperti bawang Brebes khusus buat bawang merah, lembang untuk sayur mayur dan seterusnya,” ujarnya.
Terkait mata rantai distribusi yang panjang, lanjut politisi senior partai berlambang Bintang Mercy ini, perlu ada pengawasan dan ketegasan dari pemerintah dalam memutusnya. “Saat ini dari petani sebagai produsen hingga sampai ke tangan konsumen harus melewati sampai sembilan tangan. Bagaimana cara memutusnya sehingga harga sampai ke konsumen tidak setinggi seperti sekarang,” pungkasnya. ***
