CBA: Batalkan Pembelian Mobil Kepresidenan Rp 23,6 Miliar

CBA: Batalkan Pembelian Mobil Kepresidenan Rp 23,6 Miliar

44
0
BERBAGI
photo ilustrasi

JAKARTA-Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mendesak Sekretariat Negara (Setneg) membatalkan proses pengadaan mobil VVIP Kepresidenan dengan nilai sebesar Rp 26.372.500.000. Anggaran sebesar ini dipakai untuk memberi 2 unit kendaraan dengan nilai Rp13.186.250.000 per unit. “Batalkan pembelian mobil VVIP itu. Ngapain presiden atau pihak istana pakai mobil VVIP,kalau rakyat tambah miskin,” ujar Uchok di Jakarta, Senin (22/8).

Menurutnya, pembelian kendaraan bermotor Roda 4  kepresidenan ini bukan hanya pemborosan anggaran dalam APBN. Tetapi ini merusak akal sehat publik karena Setneg menggarkan pembelian mobil mewah tanpa melihat pendapatan rakyat yang semakin menurun dratis. Rakyat juga tambah miskin,” tuturnya.

Ihkwan pembelian mobil mewah Kepresidenan itu bersumber dari dokumen rencana umum pengadaan  Setneg pada 2016. Dalam dokumen itu disebutkan, Setneg akan melakukan pengadaan kendaraan bermotor Roda 4 VVIP Kepresidenan sebanyak 2 unit kendaraan.

Namun tegas Uchok, pembelian mobil mewah ini bertentangan dengan semangat Presiden Jokowi memangkas sejumlah pos di Kementerian-Lembaga. Semestinya, Presiden Jokowi konsisten dengan pernyataannya. “Kalau mau penghematan, seharusnya dimulai dari presiden Jokowi, bukan lebih dulu melakukan amputasi anggaran pada tiap kementerian,” tegasnya.

Untuk itu, Uchok juga meminta Komisi II DPR agar mendesak Setneg membatalkan pembelia mobil VVIP Kepresidenan tersebut. “Daripada mahal beli mobil mahal dan lux atau VVIP Kepresidenan,  akan lebih baik beli mobil esemka yang harga satu unit sebesar Rp 75.000.000, maka pihak istana bisa beli mobil esemka sebanyak 352 unit,” imbuhnya.

Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi  mengamputasi sejumlah anggaran. Akan tetapi, pemangkasan ini bukan untuk menghemat anggaran negara, tetapi lebih disebabkan penerimaan negara yang sedang “jeblok” karena kegagalan pemerintah sendiri. Bahkan, dalam APBN Perubahaan 2016, defisit masih sangat besar senilai Rp296, 7 Trililun.

Meski kondisi keuangan negara mengalami defisit, alokasi anggaran untuk kepentingan dan kebutuhan mantan pejabat tinggi negara atau pejabat tinggi negara yang aktif ternyata tidak pernah kurang. Bahkan harus selalu disediakan.

Sebagai contoh, pembangunan rumah Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla disediakan alokasi anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp 1,5 miliar, dan pembangunan rumah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebesar Rp 4, 5 miliar. “Dan yang paling pedih dan nyeri hati ini , sikap Setneg yang tidak mengurung niat sedikitpun membeli mobil VVIP Kepresidenan yang lux dan mewah. Padahal kondisi keuangan negara ini tengah defisit,” pungkasnya.