Cegah Rumors Liar, DPR: Direksi Baru BRI Segera Konsolidasi

Wednesday 11 Sep 2019, 8 : 16 pm
Ilustrasi

JAKARTA-Meski Sunarso sudah resmi ditunjuk menjadi Dirut BRI melalui RUPSLB, namun pencopotan Dirut BRI lama Suprajarto oleh Meneg BUMN masih menimbulkan kegaduhan.

Karena itu, direksi baru BRI harus segera melakukan konsolidasi.

“Jadi berbagai rumor yang belum terkonfirmasi, sebaiknya segera diklarifikasi agar tidak menjadi liar,” kata anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Najib mempertanyakan langkah Meneg BUMN yang nekad melakukan perombakan direksi menjelang pelantikan presiden dan pembentukan kabinte kerja jilid II.

“Bukankah Presiden Jokowi meminta seluruh jajaranya untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis?,” ujarnya.

Lebih jauh Politisi PAN ini heran dengan manuver politik menjelang pergantian kabinet.

“Kalau rotasi pimpinan BUMN dianggap bukan sebagai kebijakan strategis ya monggo, tapi kalau sebaliknya memang menteri yang satu ini selalu kontroversial,” tambahnya.

Namun begitu, Ketua DPW PAN Jawa Barat ini optimis BRI mampu menata diri ke depan dan membangun kesolidan internal perusahaan.

“Saya yakin bank sekelas BRI tidak akan main-main dalam mengelola perusahaan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Peneliti Insitute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai aksi Menteri BUMN Rini Soemarno yang mengotak-atik susunan direksi Bank BUMN sebelum pelantikan Jokowi sebagai presiden sangat berbahaya.

“Aksi politik Menteri BUMN ini sangat berbahaya, karena memasuki injury time sebelum pelantikan kabinet yang baru,” katanya di Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Bhima menjelaskan hal itu akan berimbas pada kinerja bank BUMN yang dipastikan akan terganggu.

Sebab, karyawan dan direksi akan mengalami demotivasi karena drama yang terjadi di perusahaan.

“Karena perombakan direksi dan komisaris bank BUMN tidak berdasarkan pada penilaian kinerja. Bisa dibayangkan Suprajarto yang merintis karier di BRI (UMKM), kemudian dilempar ke BTN yang fokus bisnisnya berbeda (KPR). Ini jelas merusak jenjang karier dan tata kelola BUMN. Cost yang harus ditanggung oleh bank, market (kepercayaan investor), dan menteri BUMN berikutnya amat mahal,” pungkasnya. ***

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Pemerintah Siapkan Langkah Strategis Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2020-2024

JAKARTA-Pemerintah menyiapkan langkah strategis perekonomian 2020-2024 yang dirancang untuk mendorong

Bebaskan Visa 45 Negara, Pemerintah Incar 10 Juta Wisman ke Bali

BALI-Keputusan pemerintah memberikan bebas visa kunjungan bagi wisatawan asal 45