JAKARTA-Program perumahan bagi warga menjadi salah satu materi dalam debat pamungkas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
Dari dua pasangan yang bertarung, konsep rusunami yang digagas pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat lebih realistis dan mudah diimplementasikan.
Sedangkan, konsep perumahan yang ditawarkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno semakin tidak jelas arahnya.
Seperti diketahui, debat panas terjadi saat cagub Basuki bertanya mengenai program rumah untuk warga kepada cagub Anies.
Basuki mempertanyakan soal program rumah dengan uang muka (down payment/DP) nol persen gagasan Anies-Sandi.
Ahok merasa penasaran rumah macam apa yang ingin dibangun Anies dengan program itu.
Chairman Center for Urban Development Studies (CUDES) Ferdinand Lamak menyebutkan, debat pamungkas ini ini semakin menegaskan konsep perumahan dan permukiman mana yang paling siap untuk direalisasikan dalam kondisi Jakarta seperti fakta saat ini.
Debat ini juga membuat publik semakin tercerahkan sehingga bisa menilai maka program yang aplicable dan mana yang sulit untuk dilakukan. “Saya melihat, konsep program Anies-Sandi semakin tidak jelas,” ujar Lamak.
Apalagi, terlihat jelas dari inkonsistensi dari program Anies-Sandi.
Saat putaran pertama, pasangan Anies-Sandi menolak program perumahan. Keduanya menawarkan konsep movement pembangunan perumahan bagi warga Jakarta.
Namun saat putaran kedua, Anies-Sandi menawarkan program perumahan yakni rumah tapak Rp350 juta di Jakarta dengan DP 0%. Padahal, mendapatkan rumah dengan harga Rp 350 Juta di Jakarta hampir mustahil
Ketidakkonsistenan Anies-Sandi terus terbawa hingga debat terakhir.
Terbukti, paslon nomor urut 3 ini tidak bisa menentukan skala prioritas, mana yang hendak dibangun, rumah tapak atau rumah susun.
Padahal, beberapa sebelumnya Sandi mengatakan akan meniru Singapura yang mengembangkan rumah susun.
“Jadi, semakin tidak jelas arah program Anies-Sandi dibidang perumahan warga,” tuturnya.
Lamak mengaku, konsep perumahan warga yang digagas Anies-Sandi makin sulit diterima nalar.
Bahkan Lamak menyanggah apa yang disampaikan oleh tim Anies-Sandi dari kalangan developer properti.
Tim sukses Anies-Sandi itu menyebutkan DP0% dapat diwujudkan apabila rusun dibangun swasta atau developer, lalu dibeli seluruhnya oleh Pemprov dan dijual dengan DP 0% oleh Pemprov kepada masyarakat miskin.
“Ini kan sama saja jeruk makan jeruk. Buat apa harus beli dari developer jika hasilnya seperti rusun Jatinegara yang kwalitasnya bobrok, BUMD Jakpro saja yang bangun,” tegas Lamak.
Lamak memastikan program perumahan Anies-Sandi ini sulit terwujud.
Apalagi, perbankan tidak akan semudah itu untuk membiayai dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dengan DP0%. “Kalau saat ini ada rumah subsidi dengan DP1%, itu sangat berbeda.
Sebab hal tersebut merupakan program nasional dengan subsidi DP dari APBN,” tuturnya.
Berapa yang harus disubsidi oleh Pemprov jika rusunami di Jakarta saat ini dijual di harga Rp250 juta.
Misalkan Pemprov hendak mensubsidi DP10%, maka akan ada Rp 12 Triliun lebih dari APBD per tahun untuk subsidi DP dari 500.000 unit rusunami.
“Apakah mungkin? Pertanyaan selanjutnya, masih adakah pasokan rusunami di harga tersebut?” tanya Lamak.
Karena itu, dia mengatakan jika permukiman menjadi salah satu persoalan utama di DKI Jakarta maka konsep rusunami dari Basuki-Djarot yang lebih realistis.
“Ini lebih konkrit dan nyata,” pungkasnya.
