JAKARTA-Pemerintah mengakui akan melakukan evaluasi terhadap otonomi daerah terhadap Papua yang sudah berlangsung selama 10 tahun. “Bedasarkan data Kemendagri, sejak 2002-2012, pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, pemerintah sudah menggelontorkan dana Rp 33,682 triliun. Namun hasilnya masih mengecewakan. Maka Otsus itu akan terus dievaluasi oleh pemerintah,” kata Kasubdit Fasilitas Kepala Daerah Kemendagri, Sukoco dalam diskusi “Pembangunan Kesejahteraan Papua Masih Terseok-seok” bersama Ignatius Ndiken dan Pieter Nuki Ndoken dari Lembaga Independen untuk Himpun Dana Sosial Papua di Jakarta, Jumat (27/9/2013).
Menurut Sukoco, melalui UU No.21/2006 tentang Otsus, pemerintah pusat sudah menyerahkan kewenangan dan anggaran untuk pembangunan Papua ke pemeirntah daerah, yang dipilih langsung melalui pemilihan kepala daerah. “Jadi, pemerintah daerah, Ketua DPRP, dan MPRP semuanya orang Papua, maka mereka berwenang memberikan pelayanan, memajukan, dan mensejahterakan warga Papua,” ujarnya.
Sukoco mengakui pemerintah sudah berdialog dengan masyarakat Papua. Karena itu pihaknya akan terus mendorong pelaksanaan peraturan pemerintah daerah khusus (Perdasus) dalam usaha mewujudkan kesejahteraan. “Dalam jangka panjang di tahun 2013 ini, kita kumpulkan seluruh bupati untuk meningkatkan kapasitas, strategi, SDM, pendampingan, dan monitoring dalam membangun daerah untuk membuat kebijakan yang tepat untuk Papua,” ujarnya.
Sementara tokoh Papua, Ignatius Ndiken, menjelaskan sebanyak 200 kepala keluarga (KK) ada di Australia, 300 KK ada di Papua Newgini, dan negara lainnya. “Bahwa kami meminta jaminan lebih baik akan kesejahteraan, mereka akan kembali ke Papua,” tegasnya.
Menurut Ignatius, mereka lari sejak jaman Orde Baru sampai sekarang, dan tak mau dengar lagi apa itu Otsus. “Kami tak butuh retorika, tapi bukti agar pemerintah serius,” ucapnya singkat
Sedangkan Pieter Nuki, yang juga mantan Direktur Jamsostek menegaskan pendidikan di 22 kecamatan di Papua saja sangat memprihatinkan, bahkan banyak sekolah dasar yang tidak terurus. “Gedung sekolah tak terurus, guru langka, ada satu dua guru tapi besoknya tak ada lagi,” tuturnya.
Menurut aktifis Lembaga Independen untuk Himpun Dana Sosial Papua menambahkan anak-anak Papua yang punya uang melanjutkan sekolah ke kota Merauke. “Sedangkan anak yang tak punya akan jadi pengangguran. Belum lagi kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan lainnya,” ungkapnya.
Lebih konkret lagi kata Pieter, semua ketertinggalan itu akan segera terealisir kalau ada jaminan sosial. Sebab, dana jaminan sosial di APBD di setiap daerah seluruh Indonesia sampai Rp 150 miliar, sedangkan untuk Papua lebih dari Rp 1 triliun. “Kami minta hal ini diperhatikan agar pembangunan dan kesejahteraan di Papua segara terwujud,” tambahnya. **cea
