Dana Reses DPD Rp4,4 Miliar Dikembalikan Ke Kas Negara

72
beritasatu.com

JAKARTA-Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Prof Soedarsono Hardjosukarto mengatakan anggaran dana reses anggota DPD yang tidak digunakan akan dikembalikan ke kas negara. Alasannya hal itu berdasarkan peraturan yang berlaku. “Ya, kita kembalikan ke kas negara, masak dana yang tidak diambil mau dipakai untuk keperluan lain, tidak bisa itu,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Dana reses setiap senator, kata guru besar FISIP UI, mencapai sekitar  Rp 200 jutaan atau senilai Rp 4,4 miliar yang rencana dipulangkan masuk kas negara sebagai Silpa lantaran tidak dipergunakan sebagai mestinya. “Kami masih menunggu perkembangan sampai batas akhir reses pada 4 Juni 2017 sejak rapat paripurna ditutup pada 8 Mei lalu,” ungkapnya.

Pengembalian dana reses ke kas negara, lanjut Sudarsono, terkait para senator yang tidak menggunakan haknya. Meski sudah disediakan oleh negara.

Pembekuan dana reses itu juga terkait dengan gugatan ke PTUN atas pelantikan OSO oleh Mahkamah Agung (MA). “Sampai saat ini masih 22 orang anggota DPD yang belum mengambil dana reses, dan sampai batas akhir atau selesai reses tidak diambil maka dikembalikan masuk kas negara sebagai sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa),” ujarnya.

Hal itu sesuai penerapan Surat Edaran Panitia Urusan Rumah Tangga DPD RI (SE-PURT DPD RI) nomor DN.170/10/DPDRI/IV/2017, diumumkan saat Oso menutup paripurna DPD ke-11 yang dihadiri 72 orang dan izin 49 orang serta sisanya 23 dianggap mbalelo dan dibekukan dana reses.

Menanggapi ini, senator asal DIY, Afnan Hadikusumo, menyatakan dana reses itu hak yang melekat dalam program anggota DPD yang dipastikan dipergunakan bagi kepentingan daerah kerjanya masing-masing. “Apalagi klausul pelantikan ketua terpilih (Oso) oleh MA masih diproses Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ujarnya.

Konflik DPD itu diawal kisruh masa kepemimpinan ke-2 ketua DPD, Irman Gusman. Melalui tata tertib DPD sesuai Peraturan DPD nomor 1/2016 dan nomor 1/2017, masa kepemimpinan itu dipotong separuhnya atau 2,6 tahun dan segera digantikan M.Saleh seiring Irman Gusman dituduh KPK terima suap gula impor Rp 100 juta dari terpidana tahanan kota Sumatera Barat, Dirut CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan istrinya, Mimi, Maret 2017. Disusul penerbitan surat pernyataan 8 Mei 2017 soal pemberian hak keuangan anggota DPD dimana dana reses baru dapat diambil jika anggota DPD RI menghadiri sidang paripurna dan kegiatan-kegiatan alat kelengkapan DPD yang diketuai OSO bersama wakilnya Nono Sampono dan Damaryanti Lubis yang dilantik 4 April 2017 oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung, Suwardi. ***