Darmadi : 77% UMKM Tak Punya Daya Saing

Darmadi : 77% UMKM Tak Punya Daya Saing

0
BERBAGI

JAKARTA-Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengungkapkan mayoritas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak memiliki daya saing yang kuat. Sehingga penting merevisi UU no 5/1999 tentang KPPU. “Dari 57,8 juta UMKM ternyata hanya 23% yang punya daya saing, sementara 77% tak punya daya saing,” katanya dalam diskusi “Peran KPPU Dalam Melindungi UMKM” di Jakarta, Rabu (11/5/2017).

Lebih jauh Politisi PDIP ini membeberkan 77 persen UMKM yang tidak punya daya saing ini, hanya bertahan paling lama satu tahun. “Malah ada yang hanya 6 bulan, setelah itu bangkrut, alias tutup. Padahal dari 57 juta UMKM ini mampu menyerap tenaga kerja hingga 70%. Sisanya diserap oleh sekitar 5000 pengusaha besar,” ujarnya.

Makanya, kata Darmadi, DPR mencari cara bagaimana memberdayakan dan merevitalisasi kembali keberadaan UMKM di Indonesia supaya memiliki fondasi yang kuat. Salah satu poinnya, mengadakan kerjasama dengan KPPU, yakni dalam bentuk perlindungan. “Kita sedang merevisi UU No 5 tahun 1999 tentang KPPU. Jadi tidak heran, banyak kelompok yang mau melobby DPR terkait UU ini,” cetusnya.

Diakui Darmadi, pembahasan revisi UU ini berjalan alot sekali. Karena ada beberapa poin yang menjadi keberatan para pengusaha besar. Pertama mempersoalkan kewenangan KPPU yang begitu besar, bisa menjadi pelapor, pemeriksa, penuntut dan sekaligus menjadi pemutus. “Padahal KPK saja tidak sekuat itu. Sementara KPPU begitu kuat, makanya ini dapat penolakan dari para pelaku usaha yang besar,” tambah dia lagi.

Dikatakan Darmadi, KPPU belum lama ini telah berhasil menyelesaikan kasus besar yang terkait dengan kartel penjualan sepeda motor matic, antara Honda dan Yamaha. KPPU berhasil membuktikan dan mendenda kartel itu sebesar Rp25 miliar. Namun denda Rp25 miliar itu terbilang kecil dibanding dengan pendapat pelaku kartel. “Ketika DPR mau ubah besaran denda ini, pelaku usaha besar keberatan. Kita usulkan denda itu, 5%-30% dari omzet. Kalau omzet penjualannya Rp1 triliun, dendanya Rp300 Miliar. Pengusaha besar ini ngamuk-ngamuk, mereka bilang kami untungnya saja tidak segitu. Makanya para pelaku yang keberatan ini lantas minta bertemu dengan Komisi 6 DPR terus,” jelas mantan Dosen IIB

Darmadi kembali menekankan sejumlah fungsi KPPU dan peran pentingnya bagi UMKM. Karena keberadaan UMKM ini selalu ditindas. Karena sangat sulit melawan yang besar. “Mereka mengambil untung hingga 60 persen saja masih tetap laku. Lihat saja betapa tidak berdayanya warung-warung melawan ritel besar. Banyak warung-warung bangkrut gara-gara serangan ritel besar. Makanya kita mau atur dalam UU KPPU supaya seimbang. Di sinilah pentinya KPPU menjadi wasit dan hakim, juga supaya UMKM bisa hidup,” imbuh alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Jakarta. ***