JAKARTA-Data-data ketersediaan perberasan nasional kerap dimanipulasi oleh pemerintah, sehingga berakibat fatal pada kebijakan perberasan yang salah kaprah. Indikasi ketidakakuratan data itu tercermin dari pernyatan pemerintah yang mengklaim surplus beras, tapi faktanya malah terjadi lonjakan harga beras yang tinggi. “Selama ini beras belum pernah dianggap sebagai komoditas strategis, tidak seperti minyak yang sangat diatur. Sehingga terjadi ketimpangan dalam hal kebijakan perberasan,” cetus Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sadar Subagyo, di Jakarta, Minggu (24/4).
Selama ini jelas Sadar, pemerintah hanya mengurusi proses benih sampai menjadi gabah, sehingga ada insentif kredit dan subsidi lainnya. Tapi ketika proses gabah ke beras, negara tidak hadir. Padahal, seharusnya negara hadir juga. Karena di sini yang dapat mendongkrak kesejahteraan petani.
Kebijakan yang salah ini karena memang data yang dikantongi pemerintah itu sudah salah dari awal.
Dia menegaskan, beberapa tahun lalu, pemerintah pernah merilis konsumsi beras sebanyak 139 kilogram per kapita per tahun, tapi kemudian setelah dikritisi dan diselenggarakan survey ekonomi nasional diubah hanya 87 kg per kapita.”Angka itu sama dengan negara lain seperti Thailand atau Vietnam. Namun kemudian datanya nerubah lagi menjadi 114 kg per kapita. Lucunya, beras-beras yang ada hotel, hang dijual di rumah makan dan yang dijual nasi goreng juga ikut disurvey,” tegasnya.
Manipulasi data pemerintah tidak sampai di situ. Bahkan belakangan muncul data yang menyebutkan tingkat konsumsinya sebesar 124 kg per kapita.Angka ini kembali digelembungkan karena data produksi tinggi, sehingga data konsumsinya pun harus ditingkatkan agar terlihat imbang. “Itu adalah kesalahan pemerintah. Karena kalau tidak ada perubahan kebijakan maka akan terus memiskinkan petani. Sehingga tidak akan bergerak nilai tukar petani itu,” cetusnya.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati menilai permasalahan beras disebabkan pemerintah absen dalam menyusun kebijakan yang pro terhadap kesejahteraan petani. Selain itu, Bulog juga memiliki kendala yang mengakibatkan tidak optimalnya dalam melakukan penyerapan gabah beras.
Lebih lanjut dia menegaskan, persoalan beras juga terjadi di tingkat petani yang mengeluhkan krisis kelembagaan sektor hulu, seperti Balai Penyuluhan yang tidak sesuai fungsinya. Misalnya, penggunaan alat mesin pertanian kerap tidak dapat dimanfaatkan petani, tapi malah dipinjamkan lembaga-lembaga pertanian di berbagai daerah untuk fungsi yang berbeda.
Kondisi tersebut karena rapuhnya kelembagaan Bulog. “Bulog inikan bapaknya banyak, ada Kementan, Kemendag, BUMN, Kemensos, dan TNI. Siapapun yang jadi dirut Bulog pasti akan mengalami kesulitan menghadapi model kelembagaan seperti ini,” tuturnya
