Daya Saing Makin Turun, Berat Genjot Ekspor

16
suarapembaruan.com

JAKARTA-Meski berat untuk mencapai target pertumbuhan sebesar 5,2%, namun tetap masih ada harapan dengan sejumlah hambatan yang tidak ringan. “Jadi mengharapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%-5,3% memang berat. Disisi lain untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi itu memerlukan financial yang cukup banyak. Oleh karena itu realisasi investasi baik PMDN maupun PMA perlu digenjot terus,” kata anggota Komisi VI DPR Dr Ir Lili Asdjudiredja di Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Pemerintah harusnya, lanjut anggota Fraksi Partai Golkar, fokus mendorong dan menggenjot ekspor ke luar negeri. Meski diakui ada tantangan baru pasar ekspor ke AS, sejak terpilihnya Donald Trump jadi Presiden AS. Apalagi ekspor ke AS cukup tinggi. “Kita berharap sih jangan sampai terganggu ekspor ke AS ini,” tegasnya.

Bisa saja solusinya dengan membuka pasar ekspor baru, lanjut anggota Fraksi Partai Golkar, namun yang lebih penting lagi adalah memperbaiki daya saing barang produk nasional. Dengan begitu, ekspor tetap bisa tumbuh. “Daya saing kita paling rendah di Asean, misalnya produktifitas kerja rendah, suku bunga tinggi, harga listrik tinggi, begitupun dengan harga gas,” ungkap mantan Sekjen Ikatan Ahli Tekstil (Ikatsi) Jakarta.

Dikatakan Lili, harga gas dalam negeri terlalu mahal. Harusnya yang wajar sekitar US$4/mmbtu. Sementara saat ini masih pada US$6/mmbtu. “Malaysia saja bisa US$4/mmbtu. Jadi ini salah satu yang membuat daya saing industri menjadi lemah, karena ongkos produksi tinggi,” ucapnya lagi.

Menyinggung soal “Trump Effec”, Lili tak membantah ada pengaruhnya, namun seberapa besar belum bisa diukur. Apalagi kalau posisi rupiah turun terlalu dalam, maka untuk menggenjot ekspor juga berat. “Daya saing kita jadi turun, makanya agak berat untuk menggenjot ekspor, apalagi AS mau membatasi arus impor ke dalam negeri. Ini jelas tantangan makin berat bagi bagi Presiden Jokowi. Apalagi 70-76% bahan baku kita impor,” jelasnya.

Ditanya langkah Presiden Jokowi menambah anggaran infrastruktur sekitar Rp317 triliun dalam APBN 2017 dan membangun infrastruktur secara masif, sambung Lili lagi, bukan sesuatu yang salah. Hanya saja, baru bisa dirasakan dua sampai tiga tahun mendatang. “Betul, tapi akibatnya juga terjadi pemangkasan anggaran di mana, untuk berhemat. Karena bangun infrastruktur butuh dana banyak,” paparnya. ***