Demi Daya Saing, DPD RI Minta Jokowi-Amien Percepat Pangkas Perizinan

18

JAKARTA-Pemerintahan Jokowi-Amien yang baru dilantik perlu segera mempercepat alih dan penguasaan teknologi informasi guna mendongkrak daya saing Indonesia. Tak hanya itu, perlu ditambah dengan kekuatan kreatifitas dan inovasi.

Seperti diketahui World Economi Forum (WEF) mengumumkan daya saing Indonesia anjlok ke urutan 64 (2019), sebelumnya urutan 50 (2018).

“Ada beberapa hal yang mendasari turunnya peringkat daya saing tersebut. Yang pertama adalah kualitas akses teknologi di Indonesia relatif rendah; kedua, inovasi yang kurang; ketiga, ribetnya perizinan investasi di Indonesia,” kata Wakil Ketua Komite IV DPD RI Casytha Arriwi Kathmandu kepada wartawan melalui siaran persnya di Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Senator asal Jawa Tengah ini mendesa Pemerintah Jokowi-Amien pada periode kedua ini harus mampu mengatasi ketiga permasalahan tersebut.

“Kita bisa turut serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia yang pada akhirnya akan mendongkrak perekonomian nasional,” tambahnya.

Komite IV DPD RI, kata Casytha, telah memetakan langkah-langkah yang dapat dilakukan sesuai dengan ranah dan kewenangannya. “Kita membuka komunikasi dengan otoritas-otoritas berwenang, terutama mitra kerja Komite IV DPD RI. Sehingga bisa bahu membahu untuk mengatasi permasalahan tersebut,” ucapnya lagi.

Mantan karyawan bank ini menyebut misalnya Pemda terkait, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, dan lain-lain. “Untuk nantinya kita bersama-sama merumuskan langkah yang akan diambil selanjutnya,” cetusnya.

Menyinggung soal ribetnya perizinan daerah membuat investor enggan masuk ke Indonesia, Casytha mengaku pihaknya sedang menginventarisir Perda-Perda yang dianggap menghambat investasi.

“Kemudian kita akan melihat di titik mana aturan perizinan yang memberatkan investor,” tegas Casytha.

Dari sana, lanjut Casytha, Komite IV DPD RI akan bersama-sama mencari jalan keluar sehingga bisa lebih menjadi investor-friendly. Namun begitu dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan negara Indonesia.

Harapan Komite IV DPD, mudah-mudahan pemerintah yang baru terpilih ini tetap pada komitmen untuk bersih, merakyat dan kerja nyata. Karena itu adalah esensi dari Reformasi Birokrasi (pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi).

“Tetap menjalankan apa yang terbukti baik dari periode yang lalu dan meningkatkan apa yang dinilai kurang dari periode lalu. Terus berinovasi, namun tetap memperhatikan berfokus pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. ***