Demi Jaga APBN, Swasta Perlu Didorong Biayai Infrastruktur

Demi Jaga APBN, Swasta Perlu Didorong Biayai Infrastruktur

43
0
BERBAGI

JAKARTA-Keberadaan utang Indonesia yang selalu cenderung naik perlu mendapat perhatian serius. Apalagi posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp 3.667 triliun per 30 April 2017. “Yang jelas setiap tahun pemerintah mencetak hutang rata rata 2.5% dari APBN kita selama 3 tahun terakhir bahkan sejak 2011,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Ahmad Hafiz Tohir kepada wartawan di Jakarta, Minggu (28/5/2017).

Namun Hafiz tak membantah bahwa posisi utang tersebut belumlah seberapa. “Memang betul rasio utang pemerintah RI masih kecil bila dibanding PDB (30%) tapi jangan lupa bahwa PDB itu bukan satu satunya tolok ukur. Apalagi jika dikaitkan dengan Jepang yang rasio hutangnya sudah 200%,” tambahnya.

Hanya saja anggota Fraksi PAN ini tetap mengingatkan Indonesia tidak memiliki cadangan devisa yang besar sebagai pengaman untuk pembayar hutang, karena cadangan devisa hanya sekitar US$121,8 miliar atau setara Rp1.622 Triliun (kurs Rp13.320/USD). Sementara utang negara sangatlah besar.

Lebih jauh kata Hafiz, asset negara yang tercatat saat ini, juga relatif kecil hanya sekitar Rp 4000 triliun. Begitupun dengan kekayaan BUMN nasional yang mencapai Rp3800 triliun tersebut, ternyata juga masih memiliki hutang hampir Rp2000 triliun. “Sehingga asset yang kita miliki tidak cukup bagus jika kita jadikan patokan terhadap besaran hutang negara, yang kini sudah mencapai Rp3.667 triliun,” papar mantan Cagub Sumsel.

Pada Tahun 2016 saja, lanjut Mantan Ketua Komisi VI DPR, posisi utang bertambah Rp310 triliun itu baru dari sektor pemerintah. Artinya belum termasuk utang dari sektor swasta yang tidak kecil. “Ini tentu akan memberatkan neraca pembayaran karena rasio hutang terhadap asset lancar yang dimiliki, tidak sekuat negara-negara yang tadi dikatakan memiliki hutang 200% dari PDB mereka, contoh Jepang dan Amerika (mereka memiliki cadangan devisa yang jauh lebih besar),” jelasnya lagi

Kalau dicermati dan dilihat secara teliti, sambung Hafiz, maka pembiayaan infrastruktur yang dibebankan kepada APBN itulah yang paling banyak menyedot dana. Bahkan hampir sama besar dengan cetakan hutang luar negeri setiap tahun. “Seharusnya infrastruktur dibiayai oleh investasi swasta baik dalam negeri maupun investasi dari luar negeri (Foreign Direct Investment) jika APBN ingin sehat,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menilai kondisi utang RI belum pada taraf yang membahayakan. “Kalaupun masih tetap ada utang, jangan dilihat kita ada dalam situasi yang membahayakan,” ujarnya.

Hingga saat ini, kata Darmin, utang RI tidak termasuk ke dalam kategori tinggi bila dibandingkan negara-negara lain. Atas pertimbangan itu, Indonesia dinilai bukanlah negara yang bermasalah dalam urusan utang.

Saat ini tutur Darmin, rasio utang RI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) belum lebih dari 30 persen. Sementara itu, sejumlah negara justru memiliki rasio utang terhadap PDB mencapai 100-200 persen. ***