Demi Kepastian Calon Jamaah, DPR: Hitung Ulang Aset PT First Travel

Thursday 21 Nov 2019, 4 : 55 pm
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Sadzily

JAKARTA-DPR mendesak pemerintah agar memberikan kepastian hukum terkait aset perusahaan biro travel umroh PT First Travel. Sehingga calon jamaah haji dan umroh yang menjadi korban penipuan ini bisa diselesaikan.

“Caranya menurut saya, perlu dihitung ulang aset yang ada nilainya itu, lalu sisanya kalau perlu negara membiayai,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Sadzily dalam Dialektika Demokrasi dengan Thema “Ideal Aset First Travel Disita Negara?” bersama, anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka, pakar hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih, dan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI), Sularsi, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Menurut Ace, hal ini disebabkan akibat dari kelalaian negara. Soal sumbernya dananya dari mana, tentu negara yang harus memikirkan. “Ya, pikirkan oleh pemerintah walaupun kasus yang dialami oleh para korban ini, akibat dari apa namanya kesalahan yang dilakukan oleh korporasi,” tambahnya.

Penyelesaian melalui proses hukum, kata Politisi Golkar, keputusan Mahkamah Agung (MA) sudah selesai. Namun kalaupun upaya hukum masih dilakukan oleh para korban, setidaknya hartanya bisa diambil alih langsung oleh para korban.

“Artinya, harus ada proses hukum yang lain , yang bisa dilakukan melalui proses perdata,” tegasnya.

Sementara itu, Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih menilai tak satu pun dari aset itu adalaj milik negara, tapi kenapa dikembalikan ke negara?”

Kalau istilah dikembalikan kepada negara, artinya awalnya memang milik negara. Kalau diserahkan pada negara, artinya juga berbeda,” ungkapnya.

Yang jelas, Yenti mendesak perlu evaluasi kembali terhadap aset PT First Travel agar para penegak hukum berani lebih transparan.

“Apalagi aset itu hanya senilai Rp 40 miliar, padahal sebelumnya ditaksir Rp1 triliun. Sehingga satu-satunya jalan adalah menempuh PK ke pengadilan,” paparnya.

Don't Miss

Produksi Minyak Bumi Naik

YOGYAKARTA-Produksi minyak bumi nasional menunjukkan tren kenaikan. Bulan Agustus 2015,

Jokowi Bangun Jalan Lintas Utara Flores Sepanjang 141,29 Km

LABUAN BAJO-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan