Demokrasi dan Masyarakat Sipil

Demokrasi dan Masyarakat Sipil

0
BERBAGI

Oleh: Benny Sabdo

KETIKA filsuf Jean-Jacques Rousseau ditanya apa yang menyebabkan imperium Romawi runtuh? Rousseau menjawab, demokrasi itu ibarat buah yang bagus untuk pencernaan tapi hanya lambung sehat yang mampu mencernanya. Rupanya negeri ini juga belum memiliki lambung yang sehat. Lambung yang sehat itu mensyaratkan pendidikan politik bagi warga negara. Hal itu sampai saat ini belum tergarap. Partai politik terlalu sibuk hanya melayani kepentingannya sendiri. Ia pun melupakan fungsi utama kepartaian, yaitu pendidikan politik.

Era Reformasi telah melahirkan demokrasi di negeri ini. Meski ada kekosongan dalam kehidupan masyarakat sipil (madani). Kebanyakan para aktivis demokrasi hijrah ke partai politik atau bekerja melayani korporasi. Dominasi ruang publik  kita setiap hari dibanjiri berita tentang kegaduhan politik dan korupsi yang semakin menggurita. Kalau kebijakan publik hanya dimonopoli oleh lembaga tertentu dan elit politik, maka hal ini membuktikan kehidupan demokrasi kita belum sehat. Hal ini tercermin dari pemberitaan di media massa dan elektronik.

Misalnya, dalam perumusan rancangan undang-undang minim diskursus dan debat publik. Diskursus publik adalah sejatinya hak warga negara. Sebab undang-undang tersebut pada akhirnya mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat. Termasuk isu kontestasi Pilkada DKI Jakarta akhir-akhir ini juga hanya dimonopoli oleh lembaga survei dan konsultan politik. Tidak ada debat soal politik pembangunan DKI Jakarta, isu penggusuran, kampung deret, masalah macet dan banjir tak tersentuh hingga kini tak pernah ada solusi.

Dalam perspektif hukum tata negara, konstitusi negara kita tidak hanya mengatur tentang politik sebagaimana tradisi penulisan konstitusi di Amerika Serikat, tetapi juga tentang bidang sosial. Dalam arti objektif, konstitusi sosial itu dari objeknya atau sasaran yang hendak dituju, yaitu keadilan sosial atau kesejahteraan yang adil dan merata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. karena itu, kualitas demokrasi di Indonesia akan sangat ditentukan oleh masyarakat sipil. Organisasi politik dan organisasi ekonomi dibentuk dan berkembang karena masyarakat sipil, bukan sebaliknya.

Ide tentang masyarakat sipil sebenarnya berasal dari pemikiran Hegel yaitu dari Hegel’s Philosophy of Right. Ia mengembangkan pembedaan tiga ranah kehidupan negara, ekonomi pasar, dan masyarakat. pembedaan ketiga ranah inilah yang mendapat sambutan kritis oleh banyak sarjana dan filsuf abad ke-20, termasuk Antonio Gramsci, Talcott Parsons, Hannah Arendt, dan Habermas. Wacana masyarakat sipil di Indonesia diperkenalkan tahun 1980an. Orang Indonesia yang membahas ide ini, yaitu Arief Budiman bersama sarjana Australia di Monash University dalam suatu konferensi “State and Civil Society in Contemporary Indonesia” pada 25-27 November 1988.

Perkembangan modern tentang masyarakat sipil berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran tentang demokrasi liberal. Robert Post dan nancy Rosenblum menggambarkan adanya semacam konsensus di antara para ahli kontemporer bahwa demokrasi sangat tergantung pada para spesialis, perkumpulan-perkumpulan dalam masyarakat yang bersifat mandiri, di mana komitmen-komitmen yang bersifat independen, kepentingan dan suara-suara diekspresikan. Perkembangan masyarakat sipil, bagaimana pun merupakan prasyarat penting dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat demokratis. Karena itu, peran masyarakat sipil yang berhimpun dalam perkumpulan menjadi sangat penting, seperti  ICW, Formappi, Perludem, YLBHI, CITA, dan Respublica Political Institute (RPI).

Dalam perkembangannya di Eropa dan Amerika, banyak pula organisasi kemasyarakatan yang dibentuk sebagai perpanjangan tangan partai politik dan perpanjangan negara. Misalnya, di Jerman, semua partai politik memiliki organisasi sayap yang kemudian berkembang sebagai lembaga-lembaga donor yang bergerak di sektor masyarakat sipil. Cara kerja semua organisasi yayasan-yayasan tersebut memang dikenal independen, tetapi karena sejarahnya masing-masing semuanya juga berafiliasi dengan partai politik. Friedrich Ebert Stiftung (FES) berafiliasi dengan Social Democratic Party. Konrad Adenaur Stiftung (KAS) berafiliasi dengan Christian Democratic Union, yaitu partai yang berhaluan tengah-kanan yang secara resmi juga menjadi think-tank untuk European People’s Party. Selain itu, Friedrich naumann Stiftung (FNS) juga berasosiasi dengan Free Democratic Party.

Di Amerika Serikat juga berkembang banyak organisasi masyarakat sipil yang semula berafilisasi dengan partai politik. Misalnya, International Republican Institute (IRI) terkait erat dan bertindak aktif sebagai think-tank Partai Republik. Sedangkan National Democratic Institute (NDI) berafiliasi dan merupakan lembaga think-tank-nya Partai Demokrat, dan banyak lagi yang lain, seperti International Foundation for Electoral System (IFES), di samping yang dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat sendiri, seperti The Asia Foundation (TAF). Organisasi masyarakat sipil tidak hanya bergerak di bidang politik untuk mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia di seluruh dunia, tetapi juga di bidang bisnis dengan tujuan kegiatan bersifat philanthropis.

Dalam bidang politik, penulis mendesak semua partai politik di Indonesia memiliki lembaga think-tank dan dideklarasikan kepada publik secara luas. Terobosan ini dapat mempercepat pendidikan politik bagi warga negara. Isu deparpolisasi bukan hanya isapan jempol, melainkan memang realitas masyarakat semakin tidak percaya pada partai politik. Adagiumnya, elit politik dan pejabat suka memeras, sedangkan pengusaha kita gemar menyuap. Itulah realitas politik-ekonomi kekikinian kita. Sangat memprihatinkan!

Penulis adalah Peneliti Respublica Political Institute; Constitutional Lawyer