Demokrasi Jangan Lahirkan Kesenjangan Sosial

Monday 26 Sep 2016, 5 : 11 pm

JAKARTA-Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan Pilkada serentak yang merupakan bagian dari proses demokrasi Pancasila ini harus menghasilkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga demokrasi yang berlangsung ini tidak sekedar prosedural dan semu yang justru melahirkan kesenjangan antara pusat dan daerah, dan di tengah masyarakat sendiri.

Demikian disampaikan Ketua Umum PAN itu ketika memberikan sambutan pada peluncuran buku “Perjalanan Panjang Pilkada Serentak” karya Ketua Fraksi Golkar MPR RI dan Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (26/9/2016).

Hadir dalam peluncuran buku tersebut antara lain Wakil Ketua MPR RI Osman Sapta, Mendagri Tjahjo Kumolo, Sekjen MPR RI Ma’ruf Cahyono, Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Ketua Umum Golkar Setya Novanto, Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie, Ketua KPU Juri ardiantoro, Ketua Bawaslu Muhammad, Nelson Simandjuntak, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy, Aziz Syamsuddin, Mujib Rachmat, Siti Zuhro (LIPI), dan lain-lain.

Dengan kekuasaan yang berada tangan rakyat melalui Pilkada serentak, kata Zulkifli lagi, jangan sampai hal tersebut justru tidak dihargai. Yaitu tidak dengan sembako dan NPWP (nomor piro wani piro). “Kalau begitu, maka saat menang dalam Pilkada, kepala daerah akan kongkalikong dengan sponsor, pemodal, bandar dan sebagainya,” ucapnya.

Dikatakan Ketua Umum PAN, inilah yang akan menimbulkan kesenjangan dan bertentangan dengan demokrasi Pancasila.

Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto mengapresiasi buku yang ditulis politisi Golkar tersebut, karena di tengah kesibukannya sebagai anggota DPR RI, yang bertugas membuat UU (legislasi), budget (anggaran), dan pengawasan, ternyata Pak Rambe Kamarul Zaman, masih sempat menulis buku ilmiah. “Tentu, buku ini banyak manfaatnya untuk masyarakat sebagai fakta sejarah, yang bisa diwariskan ke generasi mendatang,” ungkapnya.

Menurut mantan Ketua DPR RI itu, buku ini lengkap dari bab ke bab bisa menjadi rujukan penting bagi pegiat pelaksanaan Pilkada serentak II, yang akan berlangsung pada 15 Februari 2017. “Dimana setiap menjelang Pilkada, kita percaya bahwa pesta demokrasi itu akan membawa perubahan besar, baik bagi pusat maupun daerah,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Kebijakan Satu Peta, Selesaikan Masalah Lahan dan Infrastruktur

JAKARTA-Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko

Ijin Perusahaan TKI PT El Karim Dicabut

JAKARTA-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker),  Muh Hanif Dhakiri memberikan sanksi tegas dengan