Demokrasi Tak Ikuti Zaman, Bisa Digilas Dunia

12
Anjasmara

JAKARTA-Perkembangan demokrasi Indonesia perlu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi global. Karena itu proses demokratisasi, baik ekonomi, pertahanan dan keamanan akan terus berubah secara dinamis. “Namun semua itu, tetap mempertahankan komitmen founding fathers. Kalau tidak menyesuaikan, maka kita akan digilas dunia,” kata Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dalam diskusi ‘Dialog Kenegaraan Tema : “Langkah Demokrasi Republik Indonesia Setelah Usia ke-74?” bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Oleh karena itu, kata Nono, parlemen sebagai lembaga politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu memiliki banyak pekerjaan rumah untuk membenahi hal ini ke depan.
“Proses itu tetap berlangsung sepanjang kita berada pada empat koridor, yakni Pancasila, Bhinneka tunggal NKRI dan UUD 1945,” tambahnya.

Menurut Nono, Indonesia telah mengalami lima transformasi demokrasi dan politik; yaitu dari otoritarianisme ke demokrasi, sentralisasi ke desentralisasi, ekonomi tak lagi mengandalkan SDA tapi ekonomi kreatif, hubungan luar negeri berangkat dari kawasan, dan dari pendekatan keamanan ke penegakan hukum.

Sementara itu, Pakar Hukum Tatanegara Margarito Kamis mengatakan desain kelembagaan sekarang ini telah berubah dari sistem presidensial menjadi super presidensial. “Saya sampai pada level tertentu, tentu ikut senang dengan gagasan PDI-P untuk membuat kembali GBHN atau apapun namanya yang sejenis atau yang esensinya sama dengan hal itu,” ujarnya.

Menurut Margarito, sistem presidensial tanpa GBHN maka yang mendefinisikan jalannya bangsa dan negara ini hanyalah lembaga presiden secara tunggal.
“Senang atau tidak senang, presiden lah mengarahkan bangsa ini dan bukan rakyat melalui wakil-wakilnya. Apakah itu yang mau kita pertahankan, tentu saja tidak,” paparnya.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera menegaskan kualitas demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh perilaku elit politik. Karena itu para elit harus memberikan teladan dalam berdemokrasi. “Etika dan logika itu harus betul-betul dijaga. Istilahnya guru kencing berdiri, murid kencing berlari.

Kalau berperilaku baik, tentu publik akan mendukung. Tapi kalau berperilaku tidak patut, mereka jauh lebih buruk lagi dan jangan salahkan masyarakat,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Politisi PKS, jika Pemilu 2019 tidak menghasilkan oposisi yang kuat, maka konsolidasi demokrasi konsekuensinya punya catatan. “Demokrasi kita turun-naik tetapi naik turunnya dan cerminan faktornya bukan masyarakat tapi kita elite politik,” pungkasnya.