JAKARTA – Format penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah memang inskontitusional karena tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat.
Dari desain penyusunannya terlihat sangat jelas kalau APBN yang dibuat hanya untuk melayani kepentingan pemilik modal, baik pemilik modal asing maupun domestik.
“Format APBN kita memang terkesan pemerintah menceburkan diri kedalam kubangan utang. Dan bisa kerepotan sendiri kalau terjadi krisis,” ujar pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Dani Setiawan di Jakarta, Jumat (17/5).
Menurut Dani, rancangan APBN memang sengaja didesain tidak optimal.
Ini terlihat dari sikap pemerintah yang selalu mengandalkan utang dan tidak memanfaatkan potensi peneriman dalam negeri yang sangat besar.
Padahal potensi penerimaan negara, baik itu pajak dan sumber daya alam sangat besar.
Namun, potensi ini tidak digarap secara serius oleh pemerintah.
“Misalnya, tax ratio kita hanya 12,7 persen. PNBP kita juga sangat kecil ditengah kekayaan alam kita yang berlimpah. Karena itu, saya kira, perlu dipertanyakan ke pemerintah, apakah ini semata-mata akibat ketidakmampuan pemerintah menggali sumber-sumber pendapatan negara dari pajak dan bukan pajak atau sengaja didesain untuk tidak optimal sehingga mendapatkan legitimasi bagi pemerintaha untuk menarik utang, baik itu utang luar negeri maupun penerbitan surat berharga,” ujar dia.
Dani menilai, format anggaran memang didesain untuk menampung utang-utang baru.
Sebagai contoh, stuktur pembayar pajak di Indonesia sebagian besar korporasi dan bukan usaha-usaha rakyat.
Padahal kalau usaha rakyat ini didorong bisa menjadi sumber pendapatan bagi negara.
”Pemerintah memang tidak bekerja sungguh. Kalau anggaran kurang, pemerintah terbitkan surat obligasi. Pemerintah harus membayar kupon bunga atau pokok pembeli surat bobligasi ini. APBN kita akhirnya memang melayani pihak korporasi ini. Memang satu sisi bisa menjadi sumber penerimaan pajak, tetapi sisi lain pemerintah harus membayar kepada pihak korporasi dalam konstek kepemilikan surat berharga ini,” jelas dia.
Dia mengaku, potensi penerimaan negara yang bersumber dari domestik sangat besar. Harusnya potensi sumber daya alam itu tercermin dari penerimaan negara yang sangat besar dalam APBN.
Akan tetapi dengan format APBN seperti saat ini, mustahil bagi pemerintah untuk meningkatkan potensi penerimaan itu.
Sebab, jika pemerintah kekurangan anggaran, mereka bisa berutang.
“Memang agak malas pemerintah kita. Artinya, selama paradigma APBN kita tidak berubah, sulit bagi pemerintah untuk bekerja keras,” kata dia.
Selain dari pajak dan kekayaan sumber daya alam, lanjut dia, salah satu sumber pendapatan negara berasal dari pos pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi.
Jika pemerintah menghentikan pembayaran ini maka ada tambahan penerimaan negara sehingga tidak perlu berutang lagi.
“Tetapi, ini juga sulit karena obligor ini seolah-olah memiliki kendali terhadap anggaran kita. Termasuk diantara memutuskan pembayaraan obligasi rekap ini berjalan sebagaimana biasanya. Mereka penyumbang APBN sehingga format anggaran kita dipaksa untuk mensubsidi mereka lewat pembayaran utang. Ini cermin anggaran negara yang tidak berdaulat. Anggaran negara dikooptasi atau dikendalikan oleh pemilik modal,” pungkas dia.
