JAKARTA-Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meminta bantuan DPR RI agar dapat mendesak pemerintah pusat untuk menerbitkan izin pemanfaatkan Kawasan Nasional Gunung Ijen. Izin ini dimaksudkan untuk pembangunan proyek cable car (kereta gantung). Apalagi dengan Cabel Car ini akan membantu target pemerintah pusat mendatangkan sebanyak 15 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia. “Saya tidak minta uang, tapi minta diizinkan saja,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Rapat dipimpin Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya. Komisi X DPR juga mengundang Bupati Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, Darwin Siagian dan Bupati Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agustinus Ch Dula. Rapat membahas tentang capaian dan program kerja para bupati tersebut di daerah yang dipimpinnya.
Pemanfaatan lahan untuk kepentingan wisata sebuah kawasan taman nasional, kata mantan anggota DPR dari F-PKB, termasuk Taman Nasional Gunung Ijen memiliki syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan perundangan. Namun, menurutnya pemanfaatan ini bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan masyarakat Banyuwangi yang dipimpinnya bahkan untuk kepentingan nasional.
“Kalau cabel car ini bisa jadi dibangun maka ini mungkin cabel car pertama di Indonesia yang ada di gunung, bukan di dalam kota ya. Dan target (kunjungan wisatawan dari Kementerian Pariwisata) 15 juta wisatawan akan bisa dipenuhi,” yakinnya.
Dia menjelaskan titik pangkal keberatan pemerintah pusat saat ini adalah tatak lahan (lahan yang digunakan sebagai pilar tali gantung kereta gantung). “Lahannya kan kondisinya belok-belok begini. Yang diizinkan nggak mungkin cabel car dibelok-belokkan begini. Makanya cabel car harus lurus. Nah untuk tatakan lahan ini sudah nunggu waktu tiga tahun,” ungkapnya.
Dia mengaku sudah membahas masalah ini dengan dua Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dua pertemuan awal dilakukan dengan mantan Menteri KLH Zulkifli Hasan, lalu dua pertemuan berikutnya dengan Menteri KLH saat ini Siti Nurbaya. Bahkan dengan eselon satu di Kementerian tersebut namun hingga tiga tahun lamanya belum juga diterbitkan izinnya. “Padahal kalau cabel car ini dibangun maka akan menjadi mesin penyedot wisatawan baru,” imbuhnya.
Dari sejumlah konsultan yang sudah memberikan presentasi kepadanya, Anas meyakini cabel car bukan hanya akan mempermudah wisatawan mencapai indahnya Kawah Pegunungan Ijen tetapi juga akan mempersingkat waktu tempuh ke lokasi. Sebab dengan kondisi tranportasi saat ini, wisatawan butuh waktu 2,5 jam untuk mencapainya.
Mantan ketua Ikan Pemuda Nahdlatul Ulama (IPNU) ini mengungkapkan selama ini pemerintah kabupaten Banyuwangi tidak pernah memperolah kompensasi dari pendapatan dari Taman Nasional Gunung Ijen, karena semua pendapat diperoleh masuk ke penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian KLH.
Padahal, pihaknya telah mengeluarkan anggaran cukup besar untuk pembangunan infrastruktur kawasan tersebut. Tapi sepersen pun pemkab Banywangi tidak diterima. Padahal, yang membangun jalan dikawasan itu pemkab Banyuwangi dengan menghabiskan APBD hampir Rp 20 miliar. Juga yang membelah kawasan gunung dan membuat insfrastruktur saluran air sampai ke kawasan Ijen dengan anggaran hampir Rp 4 miliar lebih sehingga ada air. “Kami tidak pernah minta bagian itu, karena kami tidak pernah minta direct income. Tapi justru inderect income. Rumit sekali katanya syarat untuk Taman Nasional. Jangankan bangun itu, kami galang CSR dari bank BNI untuk bangun toilet saja nggak bisa. karena syaratnya A, B, C, D. Ya sudah kalau nggak mau ada taman nasional tutup saja biar nggak ada wisatawan masuk ke sana,” kata Azwar Anas.
Bupati dua periode dengan tingkat pemilih yang mencapai 90 persen itu mengaku untuk pembangunan cabel car di kawasan Pegunungan Ijen ini sebuah perusahaan dari Swiss sudah tertarik untuk mengerjakannya. Kontraktor dari Benua Eropa itu tertarik karena hampir semua negara di eropa, pegunungannya menggunakan cabel car untuk transportasinya. “Saya cuma nunggu izin saja. Saya tidak peduli kontraktornya siapa, mau dari Jakarta atau dari manapun. Silakan saja,” tegasnya.
Anas menegaskan pemkab Banywangi sangat berharap dukungan dari DPR RI. “Pak Ketua saya mohon dibantu, ini ada orang akan bangun cabel car, yang bangun dari Swiss. Sudah tiga tahun nunggu izin, tapi nggak keluar-keluar karena urusan tatakan lahan,” tegasnya. ***
