Di Tengah Krisis APBN, Ketua DPD Naik Pesawat Charteran Rp 715 Juta

Di Tengah Krisis APBN, Ketua DPD Naik Pesawat Charteran Rp 715 Juta

24
0
BERBAGI
photo: rimanews.com

JAKARTA-Center For Budget Analysis (CBA) kembali mengungkap pemborosan anggaran negara yang dilakukan oleh pejabat negara. Hal ini terkuak setelah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman mempergunakan pesawat carteran dalam kunjungan kerja ke Jayapura dan Manado.

Direktur CBA Uchok Sky Khadafi menilai, penggunaan pesawat carteran ini sangat tidak layak. Pasalnya,  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tengah dilanda krisis.

Menurutnya, penggunaan pesawat carteran ini menyebabkan anggaran untuk kunjungan kerja membengkak lantaran diperuntukan untuk menyewa pesawat charteran sangat mahal. ”Mewah dan mahal anggaran kunjungan kerja Ketua DPD ini,” tuturnya.

Hal itu bisa dilihat dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai  pesawat charteran. Apalagi, tarif pesawat charteran ini  harus berdasarkan hitungan jam, dan bukan berdasarkan tarif individual.

Dengan rute perjalanan kunjungan kerja Jakarta-Jayapura-Manado serta kembali lagi ke Jakarta maka pesawat charteran ini ,akan menghabiskan waktu sekitar 11 jam mencharter pesawat. Rinciannya, berangkat dari Jakarta -Jayapura diperkirakan akan memakan waktu sekitar lima jam. Dari Jayapura-Manado diperkirakan akan memakan waktu 3 jam dan dari Menado -Jakarta akan memakan waktu sekitar 3 jam.

Dengan waktu perjalanan 11 jam itu maka diperkirakan akan menghabiskan atau hanya menghambur hambur anggaran pajak rakyat biaya sebesar Rp. 715 juta dengan asumsi jika menggunakan pesawat tipe ATR42 tarifnya sekitar USD 5000-6000 per jam, dan satu dollar Rp.13.000.”Seharusnya, seorang senator atau ketua DPD tidak layak naik pesawat charteran dalam kunjungan kerja, ditengah tengah APBN sedang dilanda krisis penerimaan,” tegasnya.

Karena itu, Uchok mendesak  DPD agar segera mengevaluasi posisi Ketua DPD ini.”Sangat prihatin dan  ketua DPD tidak punya rasa malu, serta asyik-asyikan lagi naik pesawat charteran, ketika pemerintah memotong anggaran untuk setiap kementerian atau lembaga negara. Padahal pemotongan anggaran ini untuk rakyat miskin banget,” pungkasnya.