JAKARTA-Munculnya RUU Tax Amnesty dicurigai sebagai permainan politisi DPR terkait upaya meloloskan para pengemplang pajak.
Apalagi proses pembahasannya berjalan mulus tanpa ada perdebatan, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian negara.
“Tidak ada perdebatan terkait kerugian besar yang akan dialami Indonesia dan hilangnya kewibawaan negara di depan rakyatnya karena wajib pajak kecil yang dikejar-kejar sementara yang besar diampuni,” kata Komisioner Pengawas Komisi Anggaran Independen Setyo Budiantoro, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/4/2016).
Menurut Setyo, pihaknya khawatir ada pihak swasta yang ikut mempengaruhi kebijakan pengambilan kebijakan negara.
Dia pun mencurigai saat ini kondisi ekonomi ikut mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut karena partai politik saat ini mengalami kesulitanpendanaan.
“Karena pembiayan parpol bermasalah, maka kemungkinan untuk melegitimasi perundangan sangat besar, apalagi hal ini melibatkan uang ribuan triliun rupiah. Maka kondisi ini akan sangat menggoda parpol,” tambahnya.
Dia pun melihat ke depan dimana semua informasi tentang nasabah perbankan dibuka, sehingga tidak ada yang bisa ditutupi membuat Tax Amnesty menjadi semacam upaya untuk memutihkan sesuatu yang hitam atau gelap.
“Terlihat jelas ada agenda tersembunyi dibalik rencana ini. Semangatnya sepertinya mau mendapatkan revenue, tapi hasilnya justru kehilangan revenue berkali-kali lipat jika hal ini jadi dilaksanakan,” tegasnya.
Dia pun mensinyalir ada pelarian dana sebesar Rp 914 triliun dalam kurun waktu 5 tahun belakangan karena adanya perbedaan nilai eskpor yang dilaporkan dan yang sesungguhnya.
Menghitungnya hal ini menurutnya tidak sulit.
“Kita tinggal hitung dengan melihat report antara ekpor dan ekspor yang tercatat di negara tujuan. Misalnya kita pengusaha melaporkan ekspor batubara senilai Rp 100 miliar, sementara di Cina tercapat import batubara dari Indonesia nilainya Rp 500 miliar. Jelas ada potensi pajak yang hilang, belum lagi dari royalty dan lain-lain,” ujarnya lagi.
Hal ini juga bisa terjadi karena adanya ketidaktegasan aparat pemerintah dalam hal ini aparat bea dan cukai.
“Dari sini saja paling tidak bisa didapat potensi negara yang hilang sebedsar Rp20 miliar pertahunnya. Ini semua saja dulu dibenahi, maka tidak perlu ada tax amnesty,” tandasnya.
