Diminta Mundur, Menhub Dinilai Gagal Benahi Managemen Arus Mudik

Diminta Mundur, Menhub Dinilai Gagal Benahi Managemen Arus Mudik

0
BERBAGI
Menhub Ignasius Jonan memberikan keterangan pers kepada wartawan usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta. Rabu (8/6)

JAKARTA-Kementerian Perhubungan dinilai gagal memberi pelayanan publik terutama masalah mudik lebaran. Alasannya para pemudik tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur menderita akibat dari jebakan kemacetan berjam-jam. “Pemerintahan Jokowi gagal dalam membenahi manajemen arus mudik 2016 ini. Sudah semestinya pejabat yang bertanggungjawab dalam mudik 2016 ini mundur dari jabatannya. Karena terbukti tak mampu mengorganisasi kedatangan pemudik 2016,” kata Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (5/7/2016).

Padahal, kata Uchok, melihat alokasi anggaran APBN 2016 dari Kementerian Perhubungan untuk kegiatan lebaran dan lain lain cukup besar dan mahal, terutama pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian disediakan alokasi anggaran sebesar Rp9.9 miliar dan Rp100,1 miliar untuk subsidi angkutan kereta api. Kemudian, Ditjen Perhubungan Darat mengalokasi anggaran untuk lebaran dan lain lain sebesar Rp.27.6 miliar.

Alokasi anggaran ini besar, lanjut Uchok, tapi sayangnya pemerintah dianggap gagal memberi pelayanan rakyat terutama memberi pelayanan mudik. “Oleh karena itu kami mendesak agar Dan Menteri perhubungan mengundurkan diri,” paparnya.

Menurut Uchok, hasil pantauan lapangan ternyata beluk ada
Pembenahan manajemen mudik 2016 ini. Berpuluh-puluh jam rakyat yang ingin mudik ke kampung halaman terjebak pada kemacetan yang tak jelas kapan berakhir. “Negara sama sekali tidak hadir di tengah kemacetan berpuluh-puluh jam tersebut,” ungkapnya.

Uchok menilai janji Presiden Jokowi di bawah kepemimpinannya negara akan hadir dalam persoalan rakyat terbukti hanyalah pepesan kosong atau cerita kosong banget.

Kerugian para pemudik tak terhitung lagi. Mulai BBM yang boros, pikiran hingga menguras tenaga.
Bila diasumsikan mobili saja sebanyak 2.4 juta bisa menghabiskan alokasi anggaran untuk beli bensin sebesar Rp.1.3 Triliun untuk perhari dan juga uang transportasi yang membengkak hingga kesehatan para pemudik yang terganggu, kondisi seperti ini semestinya menggugah pemerintah untuk hadir.

Namun harapan itu sia-sia. Rakyat sepertinya tak memiliki pemerintahan. “Ini benar-benar pemerintahan auto pilot,” imbuhnya. ***