Dipertanyakan Efektifitas Dana Transfer Daerah Terhadap Kemakmuran

57
merdeka.com

JAKARTA-Kementerian Keuangan mempertanyakan besaran dana transfer daerah yang belum memberi efek kepada perekonomian daerah. Padahal dana transfer itu naik terus dari tahun ke tahun. “Padahal kalau dilihat dari APBN-nya naik terus sekarang sudah Rp 1.000 triliun. Transfer ke daerah dulu masih Rp 300-an triliun, sekarang sudah Rp 700-an triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo di Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Menurut Mardiasmo, masalah pemerataan ekonomi ini menjadi perhatian penting pemerintah. Karena sudah  71 tahun Indonesia merdeka belum ada kesejahteraan. “Dari jumlah dana transfer daerah itu,  kok gak nendang, enggak inline dengan yang didapat rakyat, sejahtera yang seperti apa? Bagaimana bisa memperbaiki itu? Apa yang salah?,” ujarnya.

Lebih jauh Mardiasmo mengakui selama ini dana APBN terus mengalami kenaikan. Bahkan terobosan program tax amnesty dari pemerintah juga  mendapatkan lebih dari Rp 100 triliun. Namun tetap saja jumlah ketimpangan atau gini ratio masih 0,41%. “Kemarin Presiden menggunakan tiga hal, yakni reformasi agraria, akses informasi. Coba kita lihat rakyat kecil tau enggak pasar modal. Pagu anggaran 2018, belanja barang kalo perlu dikurangi. Kecuali belanja pegawai. Semua kembali belanja infrastruktur,” imbuhnya.

Pemerintah saat ini bukan regulator lagi. Namun bertindak sebagai akselerator. “Kalau regulator hanya buat aturan saja. Kita sudah saatnya mengakselarasi. Blusukan itu akselarasi, agar yang dikeluarkan bisa diimplementasikan, dan langsung ada hasil,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Mardiasmo, untuk bisa mencapai hasil yang baik bagi masyarakat, diperlukan sinergi yang baik antara pemerintah pusat (Pempus) dengan pemerintah daerah (Pemda), serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. “Caranya, sinergi Pempus dan Pemda. Serta sinergi di seluruh sektor, fiskal, moneter, jasa keuangan dan pelaku usaha,” tuturnya.