JAKARTA-Respublica Political Institute (RPI) mempersembahkan diskusi dan bedah buku karya Direktur Eksekutif RPI Benny Sabdo bertajuk “Reposisi Hak Budget DPR” di Tjikini Lima Resto, Cikini, Jakarta Pusat, (8/6).
Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengapresiasi terbitnya buku ini.
Menurutnya, masih sangat minim tulisan yang spesifik mengulas tentang hukum keuangan publik. “Teori kedaulatan rakyat kini bergeser menjadi kedaulatan politik di parlemen,” ungkapnya.
Ia mengambil contoh, tatkala Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan judicial review tentang kewajiban konsultasi kepada DPR dalam pembuatan Peraturan KPU, maka anggaran KPU di-pending, sedangkan Bawaslu yang setuju anggarannya disetujui oleh DPR.
Ia juga menambahkan uang hasil korupsi juga tidak sedikit untuk membiayai pemilu. “Kasus Damayanti misalnya, sebagian uang hasil korupsi justru untuk menyumbang biaya kampanye pilkada,” tandas alumni Fakultas Hukum UI itu.
Sementara itu, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Sebastian Salang mengatakan praktik korupsi di parlemen sudah sistemik.
Salah satu buktinya, skandal korupsi yang ditangani KPK merupakan fakta yang sulit dibantah. “Badan Anggaran DPR sebagai kumpulan anggota dewan yang mendapat tugas khusus sebagai kepanjangan tangan partai untuk menjarah APBN,” tegasnya.
Di samping itu, secara manajemen, demikian Sebastian, DPR juga masih kedodoran dalam mengkaji rancangan APBN yang diajukan eksekutif. Karena itu, ia mengusulkan semestinya ada semacam budget office di parlemen yang diisi oleh para pakar dalam bidang ekonomi makro, perpajakan dan hukum keuangan publik.
Selanjutnya, Koordinator Korupsi Politik Indonesian Corruption Indonesian Watch (ICW) Donal Fariz menandaskan korupsi itu soal perilaku. “Ada yang karena gaya hidup, ada kebutuhan, baik itu kebutuhan partai politik maupun kebutuhan pemilu,” urainya.
Ia menceritakan partai politik kerapkali memungut iuran dari anggota DPR. Hal ini menjadi beban bagi anggota DPR, sehingga tidak sedikit dari mereka mencari uang dengan cara illegal.
Ia menegaskan bahkan ada tim pembuka jalan dan tim yang mem-follow-up dalam modus operandi korupsi politik di parlemen. “Tim siluman tersebut lazim mengutip uang tips sebesar 5-15 persen dari nilai proyek yang disetujui,” ujarnya miris.
Bedah buku yang dipandu oleh Analis Politik RPI Sa’duddin Sabilurrasad ini menghadirkan penelis Pengajar Hukum Tata Negara UIN Jakarta Fathudin Kalimas dan Direktur Riset RPI Raymond Pardamean Sihombing.
Diskursus kali ini dihadiri oleh para aktivis dan pegiat demokrasi dari berbagai kalangan.
RPI adalah komunitas generasi milenial pemikir untuk kepentingan publik. Komunitas ini dilahirkan oleh mahasiswa program pascasarjana dari berbagai kampus, yaitu Universitas Indonesia, STF Driyarkara, UIN Jakarta, Prasetya Mulya dan Universitas Persahabatan Bangsa-bangsa Rusia.
