Ditantang Sumpah Laknat, JPU ‘Ngeles’

Ditantang Sumpah Laknat, JPU ‘Ngeles’

0
BERBAGI
Photo dok surabayanews.co.id ilustrasi sumpah laknat

JAKARTA-Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mau menanggapi tantangan sumpah laknat seperti yang diminta Advokat korban kriminalisasi,  Yudi Rhisnadi, SH.  Padahal tantangan sumpah laknat ini sebagai salah satu cara menguji kebenaran yang hakiki dengan mengacu pada hukum Allah. “Saya sudah melakukan sumpah laknat, artinya saya hanya minta perlindungan dari Alloh SWT atas perkara ini,”  tutur Yudi di Jakarta, Senin (25/4).

Namun sayangnya, tantangan Yudi ini tidak mendapat respon JPU. Dalam  sidang agenda tanggapan Nota Pembelaan/ Pledoi Terdakwa atas Perkara No.Reg.Perk:1590/PID.B/2015/PN.JKT.UT pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, JPU telah mendakwa Yudi dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan,di Jakarta Utara Senin (25/4). Adapun ancaman pidananya 6 bulan penjara dengan segera ditahan.

Yudi menilai tanggapan JPU ini tidak ada yang baru. Bahkan tak lebih sebagai pengulangan tuntutan karena materinya sama dengan apa yang disampaikan pada berkas tuntutannya terdahulu. Padahal  tuntutan tersebut juga merupakan pengulangan dari surat dakwaan  disampaikan sejak awal persidangan.

Karena itu, Yudi mengaku tidak kaget dengan tuntutan ini dan telah memperkirakan tanggapan JPU seperti ini. “Saya sudah menduga mas, karena dari awal memang tuntutan JPU cenderung mengabaikan fakta-fakta dan bukti yang terungkap persidangan,” ujarnya.

Menurut Advokat yang hampir 10 tahun berpraktek ini, JPU hanya berpegang dengan rangkaian cerita yang disampaikan oleh Pelapor (Saksi Korban). Padahal,  di persidangan sangat terang bahwa hanya satu orang saja yakni si korban sendiri yang menyatakan ada pemukulan. Sementara saksi-saksi termasuk keterangan Ahli Ruby Alamsyah (ahli digital forensik) dan bukti-bukti lain, termasuk CCTV tidak ada yang menyatakan dan membuktikan terjadinya pemukulan seperti yang didakwakan.

Alumni FH Unibraw Malang ini justru semakin meyakini bahwa tanggapan JPU yang hanya mengulangi tuntutan menunjukkan keraguan dari JPU atas kebenaran adanya pemukulan yang dituduhkan.  “Dan saya serahkan kepada Majelis untuk memutuskan hal ini dengan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” tuturnya.

Sementara itu Tim Penasehat Hukum Yudi akan menyampaikan tanggapan atas tuntutan JPU pada agenda Duplik Senin depan. “Kami juga akan menambahkan dalil berdasarkan fakta-fakta persidangan untuk menegaskan Pledoi yang telah disampaikan sebelumnya”, ujar Eko Novriansyah Putra, SH salah satu anggota tim pembela Yudi yang tergabung pada Forum Keluarga Advokat Universitas Brawijaya Malang.

Menurut Eko, putusan  perkara ini akan menguji tentang asas pembuktian dan juga soal perlindungan serta  kehormatan profesi Advokat. “Karena jika Klien sekaligus Rekan kami yang Advokat saja merasa mendapat perlakukan seperti ini (kesewenangan hukum) bagaimana dengan masyarakat awam,” tegas Eko.

Sebelumnya pada Pembacaan Pledoi Senin lalu, tim Penasehat hukum Yudi secara bergantian menyampaikan sesuai fakta persidangan dalam perkara ini hanya satu Saksi saja yang menerangkan ada pemukulan yaitu saksi Tantyana Herawati yang merupkan pelapor sekaligus mengaku korban dalam perkara ini sehingga berlaku azas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi).

Sementara saksi-saksi lainnya yaitu saksi Lim Halim Wijaya, saksi Fiki Donowahyu, Ahli Ruby Alamsyah dan saksi A de Charge Saliman sama sekali tidak melihat dan mendengar ada pemukulan ke dada oleh terdakwa.

Apalagi, berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa Adokat tidak dapat dituntut secara perdata dan atau pidana ketika sedang membela kepentingan Kliennya.

Karena itu, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikenakan JPU dalam surat dakwaan serta surat tuntutan terhadap terdakwa selaku Advokat yang sedang menjalankan profesinya adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum.

Oleh karena itu sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat dikenakan terhadap terdakwa Yudi Rhisnandi.
“Pasal 191 ayat (1) KUHAP: Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas (vrijspraak) dan harus mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan terdakwa Yudi Rhisnandi pada kedudukannya semula;

Berdasarkan catatan berkas persidangan, Yudi yang merupakan Advokat Peradi sejak tahun 1998 ini duduk sebagai terdakwa atas laporan dari Pelapor yang merupakan salah satu penghuni Apartemen Robinson, Pluit Jakarta Utara. Dimana saat itu, Yudi sedang menjalankan profesinya sebagai Advokat yang ditunjuk P3SRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) Robinson untuk menerangkan komplain yang dilakukan oleh Tan Tiyanna Herawati dan Lim Halim Wijaya pada tanggal 24 Juli 2013, di kantor P3SRS Apartemen Robinson terkait penuntupan akses free parkir yang dimiliki oleh keduanya.

Saat itu komplain Tan Tiyana tidak dapat diterima. Tan Tiyana lalu mengumpat  Yudi dengan kata-kata tidak pantas yang merendahkan  profesinya sebagi Advokat.

Tindakan peringatan Yudi dengan menunjuk tangan kiri ke arah Pelapor sebagai respon dari adanya umpatan penghinaan itulah yang dilaporkan sebagai Pemukulan dan Penganiayaan. Atas umpatan dan dugaan penghinaan tersebut sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Utara 3 tahun lalu. Namun sampai saat ini prosesnya belum ada kepastian. Beda dengan laporan Pelapor yang saat ini mengantarkan Yudi ke kursi Pesakitan.