JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diusulkan Kemeneg BUMN untuk PT KAI sebesar Rp 2 triliun untuk proyek Light Rail Transit (LRT).
Alasannya LRT tak menyentuh rakyat miskin.
“Kalau anggaran dibuat untuk proyek melulu. Fraksi partai Gerindra menolak keras PMN,” kata anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid saat dihubungi di Jakarta, Rabu (19/07/2017).
Menurutnya, selama ini anggaran negara hanya dihabiskan untuk proyek-proyek yang lebih menyentuh kalangan menengah keatas termasuk proyek LRT itu.
“Sementara anggaran untuk subsidi rakyat kecil dikurangi, dipindahkan untuk alokasi infrastruktur yang tidak menyentuh rakyat kecil salah satunya untuk LRT Jabodetabek,” tambahnya.
Walaupun arahnya untuk mengatasi kemacetan, kata Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, tapi LRT yang bisa menikmati hanya masyarakat kelas menengah ke atas, tidak rakyat kecil, seperti buruh, pedagang gendong, pedagang sayur.
Padahal, sambung dia, rakyat kelas bawah inilah yang butuh bantuan transportasi murah guna mengentaskan kemiskinan.
Jadi, kata dia, jangan aneh ketika kondisi APBN saat ini tidak menggembirakan karena akibat pemerintah tidak memahami penggunaan anggaran APBN agar tepat sasaran.
“Makanya kondisi sekarang APBN kita naik terus dari uang Hutang, tapi kemiskinan semakin tambah. Karena cara menerapkan anggaran tidak sesuai filosofinya,” sindirnya.
Seperti diketahui, dalam RDP antara PT KAI Selasa (18/07/2017) kemarin dengan Komisi VI, PT KAI mengajukan anggaran PMN untuk proyek LRT sebesar Rp 2 triliun. ***
