JAKARTA-Polemik soal turunnya daya beli masyarakat diduga lebih banyak digaungkan oleh para mafia yang mulai tergusur oleh kebijakan Presiden Joko Widodo. Sehingga menyebabkan keuntungan para distributor dan mafia yang selama ini menguasai pasar terpangkas habis. “Lho, buktinya Menteri Perdagangan melakukan pembatasan harga. Nah, bagi yang melanggar kena sanksi,” kata anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo dalam diskusi “Penurunan Daya Beli, Kerjaan Orang Politik atau Benar Adanya” di Perbanas Institute, Kamis (7/12/2017).
Oleh karena harga dibatasi, kata anggota Fraksi Nasdem, maka yang terdampak itu jelas distributor. Karena mafia ini lebih banyak menyimpan atau menimbun barangnya. “Tapi kebijakan Jokowi itukan untuk kebaikan ke depan, kalau tidak sekarang kapan lagi. Jadi ini masa transisi untuk menuju perbaikan,” tambahnya.
Diakui Donny, kebijakan-kebijakan era Jokowi, banyak menyasar kepada para mafia. “Kalau dibilang melambat, bisa saja distributor yang selama ini ikut menikmati keuntungan dari mafia juga merasa terhambat geraknya. Toh mereka selama ini sudah menikmati,” tuturnya.
Lebih jauh anggota Fraksi Partai Nasdem ini membantah telah terjadi penurunan daya beli.Meski opini publik menyebutkan terjadi penurunan daya beli masyarakat akhir-akhir ini, namun pada kenyataannya tidak benar. “Kalau lihat data-data tidak ada itu, penurunan. Yang terjadi itukan perlambatan pertumbuhan daya beli. Malah, pergeseran kebiasaan perdagangan tradisional ke bisnis online tidak berpengaruh secara signifikan,” terangnya.
Dikatakan Donny, berdasarkan penelitian sejumlah ritel masih tumbuh seperti Alfa mart dan Indomart. Bahkan Indomaret mencatat omzet Rp47 triliun selama sembilan bulan pertama 2017, lebih besar dari Alfamart).
Namun disisi lain, Dony meminta agar publik tidak percaya begitu saja dengan menelan mentah-mentah rumors penurunan daya beli. Karena hal ini akan berpengaruh, sehingga ramai-ramah pemilik uang akan menahan dananya. “Kalau banyak masyarakat menahan uang, justru akan terjadi resesi. Orang dagang jadi susah,” cetusnya.
Hanya saja, Donny yakin pada 2018 tetap akan ada pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Karena memang kenyataannya ada pergerakan ekonomi yang signifikan. “Apalagi Presiden Jokowi meluncurkan program padat karya di seluruh desa. Sehingga dana-dana ini bisa memompa daya beli yang lebih kuat lagi,” tandasnya.
Menurutnya, Program padat karya merupakan solusi konkrit dari perlambatan daya beli yang saat ini sedang dihadapi oleh kalangan masyarakat. Pemerintah akan kembali menyalurkan dana desa pada 2018 sebesar Rp 60 triliun yang akan dikucurkan ke sekitar 74 ribu desa. Angka ini terus meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 47 triliun (2016) dan Rp 21 triliun (2015). “Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengkaitkan penyaluran dana desa 2018 dengan kewajiban penyerapan tenaga kerja setempat,” imbuhnya. ***
