BANDUNG – Komisi XI DPR membedah sejumlah Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) terutama yang berkaitan dengan efek pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi bisa bergerak merata.
Adapun PSBI terdiri dari Reguler dan Thematik. Khusus penyaluran thematik yakni ketahanan pangan, pengembangan Local Economy Development (LED), pendidikan, pemberdayan perempuan, pariwisata, kemandirian pesantren dan miditi Berbasis Ekspor serta lingkungan.
“Kita awasi secara ketat semua penyaluran dana tersebut, agar benar-benar tepat sasaran,” kata anggota Komisi X DPR dari Fraksi Nasdem Donny Imam Priabodo kepada wartawan saat kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Rabu (12/3/2019).
Hadir dalam Kunker tersebut Perwakilan BI pusat Sukarelawati, Kepala BI Jawa Barat Doni P Joedono, Perwakilan Tasikmalaya Heru Saptaji dan Kepala Perwakilan BI Cirebon M Abdul Madjid Ikram.
Dilihat dari sektor pengembangan, kata Donny, PSBI thematik mayoritas disalurkan kepada sektor ketahanan pangan, yakni 46,08% dengan nilai Rp4,71 miliar selama tiga tahun.
Selanjutnya adalah sektor terbesar kedua adalah pendidikan sebesar 21,80% dengan nilai Rp2,23 miliar.
“Tentu kita mengingkan penyaluran dana itu kepada sektor produktif, yang bisa mendorong ekonomi daerah,” tambahnya.
Caleg Nasdem Dapil Jateng 3 ini menambahkan pengawasan secara berkala memang dilakukan DPR agar Program Sosial Bank Indonesia terpantau progresnya.
“Ya, memang ini tugas kita melakukan pengawasan tentang PSBI,” ungkapnya.
Dikatakan Donny yang biasa disapa DIP, DPR juga meminta penjelasan konkret daerah-daerah mana saja yang menerima PSBI.
Sehingga bisa dilihat bagaimana dampat sosial dan ekonominya daerah tersebut.
“Misalnya saja, Kota Tasilmalaya yang menerima dana PSBI Rp427.539.975 (2018). Daerah inikan paling tinggi penyalurannya 2018,” terangnya lagi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Doni P Joedono mengatakan dalam rangka membangun perekonomian yang kokoh, berdaya saing dan berkelanjutan, maka dibutuhkan sinergi yang kuat lintas sektor, terutama antara pemangku kebijakan, maupun dengan berbagai elemen masyarakat lainnya.
Menurut Joedono, sinergi pembangunan pada lingkup nasional tentu harus mengakar hingga tingkat daerah, termasuk Jawa Barat.
Peningkatan kapasitas ekonomi, stabilitas harga dan keuangan daerah, Jawa Barat tentu akan memberikan daya dorong pula perekonomian nasional.
Apalagi kontribusi PDRB Jawa Barat terhadap perekonomian nasional 2018 mencapai 13,09%.
“Secara nasional menduduki peringkat tiga,” ujarnya.
Lebih jauh kata Joedono, kinerja perekonomian Jawa Barat selama 5 tahun terakhir tercatat di atas nasional, dengan rata-rata pertumbuhan 5,36%.
Lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional 5,02%. ****
