JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menegaskan siap mengawal dan membahas kasus dugaan potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh PT Freeport Indonesia (PT.FI). Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan ada potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp6,02 triliun periode 2009-2015.
Dalam kajian itu, BPK mengungkap potensi kerugian tersebut disebabkan oleh adanya ketidak sesuaian tarif. “Tentu akan kita kawal kasus tersebut. Apalagi BPK sebagai lembaga resmi sudah menyatakan hal itu,” kata anggota DPD RI, Pdt. Charles Simaremare, S. Th., M.Si kepada Majalah Suara Pemred ditemui usai paripurna DPD, di Jakarta, Kamis (5/10/2017).
Hanya, kata Charles Simaremare, DPD perlu menyiapkan sejumlah strategi agar benar-benar potensi kerugian tersebut bisa ditekan dan dicari solusinya. “Makanya, akan kita pelajari dulu, tunggulah beberapa hari, karena DPD akan membahasnya secara mendalam,” tambah senator asal Papua.
Disisi lain, Charles Simaremare meminta pemerintah tak usah buru-buru mengumumkan kepada publik terkait divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia. Langkah itu bisa berbahaya, karena belum ada perjanjian dan mekanisme divestasi yang konkret. “Kita jangan terlalu mudah mengklaim 51 % milik kita, jika belum ada perjanjian yang baku dan yang sudah di tanda tangani bersama kedua belah pihak,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, DPD menyarankan agar yang mengikat kontrak tersebut jangan negara RI dengan Perusahaan PT.FI. Namun cukup PT.FI dengan BUMN yang ditunjuk pemerintah.
Menyinggung soal permintaan saham untuk daerah, sambung Charles, Papua dan kabupaten daerah penghasil tambang idealnya mendapat 10% sampai 20 %. “Agar masyarakat Papua merasa memiliki perusahaan dimaksud. Sehingga mereka dapat menjaga dan merawat aset yang mahal itu dari segala ancaman gangguan yang datang,” pungkasnya. ***eko
