JAKARTA-DPR dan pemerintah diminta segera mengesahkan RUU Permusikan dan RUU Ekonomi Krestif (Ekraf) yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2019. Karena itu masyarakat akan menyambut positif atas pengesahan Prolegnas Prioritas Tahun 2019. Yang didalamnya terdapat dua RUU yang urgen untuk segera dibahas dan disahkan di tahun 2019. “Yaitu RUU Permusikan dan RUU Ekraf. Dua RUU itu akan menjadi legacy (peninggalan) positif baik bagi DPR periode 2014-2019 maupun pemerintahan Jokowi. Sebagai DPR dan negara memiliki perhatian yang serius terhadap sumber daya manusia (SDM) dan kebudayaan,” kata anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah
di Jakarta, Jumat (2/11/2018).
Anang sendiri merupakan salah satu inisiator RUU Permusikan dari DPR. Menurutnya potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari dua sektor tersebut jika terdapat payung hukum yaitu UU, maka kontribusi ekonomi kreatif ke depan akan mencatatakan pembukuan yang positif khususnya dalam Produk Domestik Bruto (PDB). “Tahun 2016, kontribusi PDB di sektor ekraf mencatatkan Rp 922.58 triliun. Tahun 2018 ini tidak mustahil membukukan di angka 1.000 triliun. Ini situasi belum ada regulasi berupa UU,” ujarnya.
Sementara di sektor musik, Anang mengaku prihatin atas performa di sektor yang telah membesarkan namanya itu. Persoalan pembajakan dan masih lemahnya penegakan UU No 38/2014 tentang Hak Cipta menjadikan sektor ini tidak tampil menggembirakan. “Performa sektor musik sangat loyo. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) di sektor musik masih sangat rendah hanya 0,46 persen. Sektor musik kita benar-benar lesu darah,” jelas Anang.
Karena itu dia selaku Koordinator Kaukus Parlemen Anti Pembajakan ini mendorong agar RUU Permusikan yang merupakan inisiatif DPR dapat disahkan pada tahun 2019.
“Saya akan kampanyekan secara all out, #2019SahkanRUUPermusikan&RUUEkraf. Ini soal komitmen bernegara kita, tidak ada urusan kubu-kubu politik, ini demi merah putih dan masa depan generasi millennial kita,” pungkas Anang.
