JAKARTA-Kalangan DPR mengkritisi rencana Meneg BUMN Rini Soemarno melibatkan BUMN untuk menampung dana Tax Amnesty. Bahkan Rini menyiapkan dua skema untuk menampung dana tersebut, yakni melalui investasi jangka panjang dan jangka pendek.
“Harus sesuai konstitusi, gak bisa main labrak sana sini begitu saja,” kata anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Sartono di Jakarta, Selasa (19/07/2016).
Menurut Sartono, setiap kebijakan yang diambil Meneg BUMN harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR RI.
Apalagi ini menyangkut soal dana Tax Amnesty yang akan ditampung BUMN. “Jadi, kalau untuk kerjasama ataupun BUMN ini di privatisasi harus terlebih dahulu minta persetujuan DPR RI,” tuturnya
Untuk itu, kata dia, menyikapi pernyataan Meneg BUMN tersebut, pihaknya akan segera membicarakan persoalan tersebut. “Segera kita akan lakukan rapat internal membicarakan hal ini dan segera kita akan panggil menteri Rini untuk dimintai penjelasannya,” imbuhnya. ***
