DPR Minta Polda Kalteng Perketat Lingkungan Pertambangan

19

JAKARTA – Kalangan DPR mendesak aparat kepolisian lebih ketat mengawasi kegiatan perusahaan tambang, terutama dalam ekspor hasil tambang belakangan ini.

Apalagi kegiatan penambangan itu diduga dari lahan milik orang lain dan kemudian mengekspornya, tentu ini merupakan suatu kesalahan besar.
“Ekspor zircon tersebut apakah ada izin usaha pertambangan khususnya (IUPK). Izin clear and clean (C&C) itu memenuhi syarat atau tidak. Mengambil zircon di lahan milik orang lain, jelas tindakan yang salah,” kata anggota Komisi VII DPR RI Endre Saifoel di Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Berdasarkan informasi dari masyarakat yang disampaikan ke Komisi VII DPR,  PT Takaras Inti Lestari (TIL) perusahaan tambang yang berlokasi di Kalimantan Tengah disinyalir melakukan kegiatan penambangan zirconium (Zr). Namun kegiatan penambangan itu diduga dari lokasi lain. Bahkan pada Agustus 2016 lalu diduga telah mengekspor 400 ton.

Menurut anggota Frakai Nasdem, suatu usaha pertambangan yang mengambil bahan baku dari lokasi yang ada C&C, maka lingkungan hidup terlindungi dan pemasukan ke negara menjadi jelas.

Pada Agustus 2016 lalu, PT TIL Dexter yang merupakan anak perusahaan PT Cakra Mineral Tbk (CKRA), mengekspor Zr sebanyak 400 ton. Sedangkan dari foto-foto lokasi milik Takaras akhir pekan lalu, sudah lama tidak dikerjakan.

Politisi Nasdem itu menambahkan kebijakan C&C yang diberlakukan Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) sejak Mei 2012. Hal itu bertujuan melindungi dua hal sekaligus, yaitu lingkungan hidup dan pemasukan bagi negara dan pemerintah daerah (Pemda). “Kalau bahan tambang bukan diambil dari lokasi yang memiliki C&C, lingkungan hidup akan rusak. Tambang adalah non-renewable, jadi generasi mendatang hanya mendapat ampas kosong yang merusak,” katanya.

Direktur PT TIL Dexter Syarif Putra ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat (16/9/2016) mengatakan belum  bisa memberikan keterangan soal asal-usul bahan baku ekspor 400 ton Zr tersebut. “Mengenai ekspor saya belum bisa jelaskan. Saya akan tanya dulu anak buah saya di lapangan,” ujarnya.

Syarif menambahkan perusahaanya memiliki izin usaha tambang di Palangkaranya dan berlaku hingga 2020.
“Yang pasti PT Tarakas memiliki izin usaha  ekport hasil tambang dan mempunya ijin clear and clean (C&C),” pungkasnya.***