DPR : Pemkab Tangerang Lempar Tanggung Jawab Soal Pabrik Mercon

Tuesday 31 Oct 2017, 12 : 07 pm
kompas.com

JAKARTA-Kalangan DPR mempertanyakan lemahnya peran daerah dalam mengawasi perizinan pabrik Mercon, PT Panca Buana Cahaya Sukses (PBCS). Pemerintah Kabupaten Tangerang dinilai tak maksimal alias abai dalam melakukan pengawasan. “Seolah saling melempar tanggung jawab. Yang jadi pertanyaan, apa benar sampai saat ini ada pekerja yang dipekerjakan tanpa jaminan sosial atau BPJS?,” kata Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf saat rapat bersama Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Provinsi Banten dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, di Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Rapat digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2017). Rapat tersebut membahas prosedur keselamatan kerja terkait ledakan pabrik mercon di Kosambi, Tangerang tersebut.

Menurut Dede, ada sejumlah hal yang dibahas. Misalnya soal keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Selain itu isu penggunaan tenaga kerja di bawah umur dan upah di bawah UMR, dan lain-lain.”Kemudian, belum terjadinya korelasi antara pembinaan dan pengawasan tenaga kerja di pabrik tersebut. Izinnya lengkap, namun tidak ada yang mengecek bahan tersedia di sana sehingga terjadi kondisi yang memprihatinkan,” kata politisi Demokrat itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX Saleh Daulay mengatakan, pihaknya ingin mendapatkan penjelasan terkait tragedi yang terjadi di pabrik mercon tersebut, termasuk di antaranya melihat tanggung jawab pemerintah terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Selain itu, sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan yang beroperasi di Indonesia, khususnya di daerah industri seperti Tangerang. “Ada banyak informasi yang beredar. Soal izin, soal pekerja anak, soal keselamatan kerja, soal pengawasan, dan lain-lain. Semua itu yang akan diklarifikasi dan diperdalam dengan pemerintah,” kata Saleh Daulay.

Sejalan dengan itu, Komisi IX juga akan menanyakan terkait asuransi dan jaminan yang akan diberikan kepada para korban atau keluarganya.  “Tentu kami juga ingin mengetahui apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Bagaimana pemerintah memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja,” kata politisi PAN itu. **

Don't Miss

Jokowi: Uang Pinjaman Jangan Buat Beli Motor

GARUT-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada para penerima Kredit Usaha

Manfaatkan KUR Guna Tingkatkan Produktivitas Usaha Rakyat dan Umat

TASIKMALAYA-Pemerintah mendorong masyarakat agar memanfaatkan program peningkatan akses permodalan Mikro,