DPR Ragukan Program Surplus Beras

29

JAKARTA—Kalangan DPR meragukan pemerintah bisa mewujudkan target surplus beras 10 Juta ton. Masalahnya,  untuk mencapai surplus tersebut perlu dukungan kuat. “Kenapa dukungan sarana dan prasarananya pertanian baru dimasukkan dalam RAPBN 2014. Sebab, untuk membangun irigasi dan layanan jaringan, pembangunannya itu memakan waktu lama,” kata anggota Komisi XI DPR, Fraksi Partai Gerindra Sadar Subagyo di Jakarta, Kamis,(20/6).

Makanya, Sadar mempertanyakan langkah Badan Perencanaan Pembanguhan Nasional (Bappenas) yang terlanjur memasukkan rencana dukungan peningkatan produksi beras untuk mencapai surplus 10 juta ton pada 2014, terutama dalam pokok-pokok kebijakan fiskal dan asumsi makro RAPBN 2014.

Menurut Sadar, membangun infrastruktur pertanian, bukanlah waktu yang cepat. Pembangunannya itu memakan waktu lama. “Baru tahun berikutnya bisa beroperasi. Nah, apakah ini bisa mendukung surplus beras itu?” tanyanya.

Lebih jauh kata salah satu Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini memberikan contoh bagaimana perbaikan jaringan irigasi di Purwokerto membutuhkan waktu kurang lebih setahun. “Apalagi ini untuk mendukung program prestisius dari pemerintahan sekarang,” tandasnya. 

Selain itu, Sadar juga mempersoalkan program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Justru pembangunan sekarang membuat petani makin miskin. Hal itu terlihat dari nilai tukar petani (NTP) yang dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. “Pada 2001 kita pernah alami NTP sebesar 132 dan sekarang hanya 109. Setidaknya NTP-nya sebesar 130,” pungkasnya. **cea