Dua Propinsi di Papua Termiskin di Indonesia

69
parlemennews.co.id

JAKARTA–DPD meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan UU Otsus Papua dan Papua Barat, terutama UU Nomor 21/2011. Oleh karena itu perlu direvisi secara menyeluruh dan komprehensif. “Langkah itu demi menguatkan integrasi Papua dan Papua Barat ke dalam NKRI dan memajukan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat secara umum,” kata Ketua Komite I DPD RI Achmad Muqowam yang didampingi tim ahli Otsus Papua Komite I DPD RI dan mantan Bupati Merauke Jhon Gluba Gepze, di Gedung DPD RI Jakarta, Kamis (28/4/2016).

Muqowam mendorong melakukan pengawasan bersama melalui sinergi DPD RI, dan Menkopolhukam guna memastikan pelaksanaan UU Otsus dagar apat berjalan dengan baik. “Hingga saat ini Papua Barat dan Papua merupakan propinsi termiskin di Indonesia,” ucapnya.

Dikatakan mantan Ketua Komisi V DPR, UU Otsus Papua dan Papua Barat No. 21 tahun 2001 itu meski pemerintah pusat sudah menggelontorkan uang belasan bahkan puluhan triliun rupiah, ternyata angka kemiskinan di Papua makin meningkat, yaitu dari 27.8 % kini menjadi 28,50 %. Sedangkan di Papua Barat menurun dari 26,26 % menjadi 25,73 %.

Karena itu Komite I DPD RI mendesak revisi UU 21 tahun 2001 untuk dievaluasi mengingat kondisi ketika dikeluarkannya UU itu ketika dibuat masalah yang dihadapi sudah berubah, maka harus ada Otsus Plus. Hanya saja UU itu bisa dirubah oleh masyarakat Papua dan Papua Barat sendiri.

Menurut Jhon Gluba, ada fakta dalam rumah besar kebangsaan Papua sebagai serambi timur Indonesia tetap dalam NKRI. Di mana hadirnya Otsus tersebut akibat ada dua kondisi yang melatarbelaknginya; yaitu founding fathers telah merakit keutuhan bangsa ini dari keberagamaan, perbedaan sebagai anugerah terbesar dan merupakan kekuatan bangsa yang dahsyat di dunia dan bisa menjadi adikuasa untuk menyeimbangi kekuatan AS dan Rusia.

Indonesia memiliki potensi untuk itu, tapi kata Jhon, mampukah kita memperkuat dan membangun kekuatan penyeimbang tersebut ke tingkat dunia?. Seperti ditunjukkan Bung Karno melalui Ganefo, di mana beliau ingin Indonesia tidak disepelekan dunia. “Maka, perbedaan dan keragaman yang dikokohkan Tuhan ini merupakan pertarungan ke depan bersamaan menghadapi era masyarakat ekonomi Asean (MEA),” pungkasnya. **aec