Efek Demokrasi Berbiaya Besar, Keruk Sumber Daya Alam

54

JAKARTA-Pasca reformasi 1998, proses politik dan demokrasi yang berkembang di Pilkada dan Pilpres lebih mengedepankan suara terbanyak alias voting dan tidak lagi pendekatan musyawarah. Maka yang berkuasa terutama di daerah adalah yang memiliki modal besar. “Konsekuensinya saat berkuasa akan mengeruk kekayaan alam daerahnya sampai habis,” kata anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha dalam forum legislasi ‘RUU Wawasan Nusantara dengan tema ‘Wawasan Nusantara Menuju Kebangkitan Nasional, Menjaga Nalar Bangsa Untuk Hidup Bersama’ hadir pula anggota Pansus RUU Wawasan Nusantara John Kenedy Azis dan pakar kebangsaan Yudi Latif di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Oleh karena itu, Politisi PPP tersebut meminta agar MPR kembali mengkaji sistem politik yang membutuhkan biaya sangat besar. Apalagi kepala daerah yang sudah terpilih, kemudian jor-joran menghabiskan kekayaan alam dengan habis-habisan. Seperti di Kalimantan.

Ketua DPPPPP ini mengakui dirinya konsisten mengamalkan dan mempertahankan wawasan kebangsaan yang mulai terkoyak akibat Pilkada DKI Jakarta ini. Sehingga jika dibenturkan dengan apa pun dalam berbangsa dan bernegara, pihaknya sebagai nahdliyin akan mempertahankan kebangsaan yang berideologi Pancasila ini.

Sementara itu anggota Pansus RUU Wawasan Nusantara John Kenedy Azis menegaskan RUU Wawasan Nusantara ini diperlukan mengingat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat luas. Terdiri dari banyak suku, agama, ras, bahasa, golongan, budaya, kepercayaan dan sebagainya, yang harus tetap bersatu di bawah Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. “Indonesia yang retak akibat Pilkada DKI Jakarta, memang sempat menggerus Pancasila, Kebhinekaan, dan mengancam NKRI sehingga harus disatukan kembali. Menghormati hak-hak setiap warga negara dalam beragama, menjalankan keyakinan masing-masing, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada golongan dan sebagainya,” tegasnya.

Setidaknya kata Johny, RUU Wawasan Nusantara ini menyangkut aspek kewilayahan dan aspek sosial budaya. “Jadi, RUU ini terkait dengan aspek kebangsaan, kewilayahan, dan sosial budaya, yang akan dirumuskan oleh Pansus,” katanya singkat.

Menurut Yudi Latif, yang namanya wawasan nusantara ini hanya fokus kepada dua aspek, yaitu geopolitik dan kultural. Sebab, kalau meliputi Pancasila dan perekonomian, ini merupakan wawasan kebangsaan. Dimana secara geopolitik cermin keindonesiaan kita mengalami keretakan dalam Pilkada DKI Jakarta. “Saat ini kita kehilangan bayangannya sendiri. Tidak tahu. Sedangkan keindonesiaan itu sendiri saat ini perlu mempertegas sila 1,3 dan 5. Sedangkan sila 2 dan 4 hanya sebagai jembatan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Persatuan Indonesia, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” ujarnya.

Karena itu jika dalam keberagamaan ini mengedepankan kekerasan dan mengabaikan toleransi dan kasih sayang, kedamaian – rahmatan lilalamin, berarti ada yang salah dalam pendidikan agama. Sehingga sistem pengajaran agama di sekolah harus ditinjau ulang. Mengingat selama ini Islam justru menjadi elemen keindonesiaan, yang kuat.

Seperti halnya menguatnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ini karena selama 20 tahun pasca reformasi dibiarkan berkembang, dan baru kali ini mendapat perhatian serius pemerintah. ***