JAKARTA-Kondisi sanitasi dan air minum ternyata sangat buruk sehingga memicu kerugian bagi ekonomi Indonesia sebesar Rp 56 triliun per tahun atau setara dengan 2,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal ini membuat pembangunan Indonesia tertinggal jauh dengan Vietnam dan Myanmar.
Hal tersebut seperti disampaikan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Dedy S Priatna dalam Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) di Jakarta, Selasa (29/10).
“KSAN ini bertujuan untuk memperluas komitmen pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi dan air minum untuk kesehatan,” papar Dedy.
Menurut Dedy, pada tahun ini merupakan periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan dua tahun menuju akhir pencapaian komitmen Indonesia terhadap Millenium Development Goals (MDGs).
“Hingga kini sanitasi dan air minum di Indonesia masih jauh dari harapan,” imbuhnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pekerjaan Umum, kata Dedy, dari 62,41 persen yang diamanatkan MDGs, saat ini hanya 57,35 persen penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak.
Sehingga, dibutuhkan penambahan layanan sanitasi bagi 18 juta jiwa.
Pada pencapaian layanan air minum, ujar Dedy, saat ini mencapai 58,05 persen dari target sebesar 68,87 persen. Maka, masih ada 33 juta jiwa untuk memenuhi target MDGs.
Selama ini, menurut Dedy, beberapa program pembangunan sanitasi dan air minum yang dilakukan pemerintah antara lain, percepatan pembangunan sanitasi permukiman, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat hingga rencana pengamanan air minum.
Dedy menyebutkan, pada RPJMN 2010-2014, anggaran untuk air minum mencapai Rp15,6 triliun dan untuk sanitasi sebesar Rp12 triliun.
Angka ini lebih tinggi daripada di periode RPJMN 2004-2009 yang dialokasikan melalui APBN sebesar Rp4,6 triliun untuk air minum dan senilai Rp2,6 triliun untuk sanitasi.
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengaku setelah 68 tahun Indonesia merdeka, masyarakatnya belum terpenuhi hak untuk mendapatkan air minum dan sanitasi yang laik.
“Dampak langsung dari buruknya sanitasi dan air minum adalah keadaan kesehatan masyarakat. Ada sebanyak 1,4 juta anak menderita diare setiap tahunnya,” ujarnya saat acara ‘Pembukaan Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional’ di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Selasa (29/10).
Kondisi ini juga menimbulkan kerugian sebesar Rp 1,4 triliun di sektor pariwisata dan sebesar Rp 29 triliun di sektor kesehatan.
Untuk itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan perencanaan pembangunan sanitasi dan air minum dari pembentukan Pokja AMPL di 33 provinsi dan di lebih dari 340 kabupaten/kota.
“Hingga saat ini tersusun SSK (Sanitasi Kabupaten/Kota) di 225 induk kabupaten/kota dan sistem penyediaan air minum di 212 kabupaten/kota,” ungkapnya.
