JAKARTA-Kondisi ekonomi Indonesia dinilai telah lampu kuning, terutama ekonomi rumah tangga dan makro ekonomi. Apalagi pemerintahan hingga saat ini tidak melakukan langkah-langkah konkret. “Lihat saja, Neraca Pembayaran Indonesia (Npi) terus menurun, begitu defisit transaksi berjalan juga negatif dan penerimaan sektor pajak juga mengalami penurunan,” kata mantan pendiri Econit, Rizal Ramli di DPR, Rabu,(23/7).
Berdasarkan catatan, Rizal menyebut neraca pembayaran dari 2007 hingga 2013 terus menyusut. Pada 2007 neraca pembayara mengalami surplus US$ 39,6 miliar. Namun 2011 menurun menjadi US$ 26 miliar. Yang menyedihkan pada 2012 malah – US$1,6 miliar dan 2013 diperkirakan – US$ 5,3 miliar. “Kondisi ini terjadi dalam waktu 3 tahun. Saya tidak tahu, kenapa pemerintah tidak melakukan langkah-langkah yang jelas untuk membenahi ekonomi Indonesia,” tambahnya.
Makanya, kata Rizal, dirinya tidak heran nilai rupiah bisa anjlok mencapai Rp10.000 perdolar. Masalahnya defisit transaksi berjalan mengalami minus. Sehingga wajar, negara yang mengalami hal ini, nilai mata uangnya terus merosot. “Defisit neraca transaksi berjalan sudah – US$ 5,3 miliar dollar AS, Lalu kemana para menteri ini, masalahnya kondisi seperi ini kan tidak terjadi tiba-tiba, tapi sudah berlangsung selama dua tahun. Saya khawatir mereka sibuk kampanye politik,” terangnya.
Menurut Rizal, Bank Indonesia sudah mengucurkan 7 juta dollar AS untuk menstabilkan rupiah agar berada di bawah Rp 10.000. Karena fundamental ekonominya sudah lampu kuning. “Tapi, itu tidak akan berubah selama tidak ada langkah surplus bagi neraca pembayaran dan aliran transaksi berjalan. Langkah apa yang dilakukan pemerintah? Tolong jelaskan?” pinta Rizal.
Mantan Menko Perekonomian era Gus Dur ini juga mengeluhkan pemerintah tak mampu mengantisipasi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok khususnya daging sapi, gula, telur, cabai, dan sebagainya. Padahal Bulog telah melakukan importasi daging impor. Sayangnya, harga-harga masih dikenalikan para sepkulan dan kartel. Sehingga harga itu naik tiga kali lipat dibanding harga-harga di luar negeri.
“Sebelumnya Bulog agar diberi wewenang menstabilkan harga, tapi karena intervensi IMF maka Bulog hanya bertugas mengimpor. Karena itu yang terjadi adalah permainan kartel dengan mempertahankan sistem kuota. Harusnya kartel dan kuota itu dihapuskan oleh pemerintah karena merugikan rakyat yang sangat besar. Lalu kemana menteri-menterinya, apa sibuk pencitraan politik untuk 2014?” ucapnya
Dengan demikian Capres versi Lembah Pemilih Indonesia (LPI), menyatakan tak ada lagi harapan bagi pemirintahan SBY-Boediono untuk setahun ke depan ini, karena akan makin disibukkan pencitraaan politik 2014. “Sudah korup, tapi tak melakukan apa-apa sebagai kewajibannya. “Kita dininabobokkan bahwa ekonomi bagus. Padahal itu akibat komoditi Indoensia di pasar internasional bagus. Namun, itu tidak dimanfaatkan untuk membangun sektor riil. Banyak cara keluar dari krisis ini kalau mau, karena Indonesia negara besar dan hebat,” pungkasnya. **cea
