JAKARTA-Pemrintah (eksekutif) saat ini mulai cenderung tidak mau dikontrol. Sehingga segala kebijakan dan keinginannya diharapkan untuk diikuti DPR RI. Oleh karena itulah sangat penting membangun sistem parlemen modern. “Parlemen yang modern itu harus didukung dengan parpol yang modern, professional. Hanya saja parpol saat ini tidak dibangun dengan warna ideology politik yang jelas,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam acara buka puasa bersama dengan wartawan di DPR Jakarta, Senin (27/6/2016).
Menurut Fahri, keberadaan parlemen yang sama kuatnya dengan pemerintah dibutuhkan agar saling control demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. “Namun sayangnya parlemen kalah dengan jebakan survei–popularitas seseorang dalam Pilkada dan Pemilu. Jadi, tak ada demokrasi tanpa penguatan parpol,” ujarnya
Fahri menambahkan kecenderungan pemerintah yang tidak mau dikontrol tersebut antara lain dalam pembahasan salah satu RUU. Dalam pembahasan itu lebih menekankan keinginan, hasrat, dan bukan akal sehat. Sebab, kalau secara akal sehat, berbahaya dampak dari RUU tersebut. “Itu memang godaan-godaan dalam berkuasa. Sehingga dibutuhkan parlemen yang kuat. Hanya saja tidak mudah meyakinkan masyarakat, karena DPR RI diidentikkan dengan hanya ngomong doang dan banyak korupsi,” ujarnya.
Karena itu kata Fahri, pemerintah sebaliknya menginginkan DPR mengikuti kemauan pemerintah. “Jadi, kita harus waspada dan memang diperlukan DPR RI yang kuat. Kalau tidak, maka akan muncul kelompok ideologi ultranasionalis. Seperti Donald Trump di Amerika Serikat, partai baru AfD di German, dan lain-lain,” katanya.
Fahri mengakui sistem rekruitmen kader di Parpol selama ini buruk, sehingga melahirkan system politik yang juga buruk. Dimana siapa saja dan apalagi memiliki modal, maka bisa menjadi pimpinan parpol. “Kalau parpol sudah menghalalkan segala cara, maka akan melahirkan oligarki, dan oligarki masuk ke DPR RI,” pungkasnya.
