JAKARTA-Sikap feodalisme dituding menjadi salah satu penyebab rusaknya partai politik. Sehingga masyarakat menjadikan parpol sebagai bahan olok-olok semata. Karena parpol memelihara korupsi, kongkalikong, dan dinasti politik (KKD). “Mental feodalisme inilah yang menyuburkan korupsi. Makanya feodalisme ini harus dihancurkan, karena akar dari semua masalah,” kata Wakil Ketua MPR RI Hajrijanto Y. Tohari dalam dialog pilar negera ‘Mengatasi Apatisme Publik terhadap Partai Politik’ bersama pengamat politik CSIS J. Kristiadi, dan pakar hukum tata negara Irman Putrasidin di Jakarta, Senin (27/5).
Namun sayangnya, kata Hajriyanto, masyarakat dibawah ternyata menghargai sikap feodalisme. Lihat saja, sambungnya, masyarakat juga malah memuji pejabat-pejabat yang memberikan sesuatu kepada rakyat. “Padahal gaji pejabat tidak terlalu tinggi, tapi dia harus memberikan kepada banyak orang,” tambahnya.
Politisi Golkar ini mengakui memang tidak mudah memberantas feodalisme. Karena membutuhkan waktu panjang. Dan memang tidak mudah mengelola parpol. “Sejak reformasi, ekspektasi dan harapan rakyat sangat besar kepada partai, namun malah banyaknya parpol melakukan korupsi secara bersama-sama, maka wajar rakyat makin apatis,” terangnya
Sementara itu, J Kristiadi mengaku prihatin banyak tokoh partai tak memiliki paradigma dalam membangun negara. Jadi hal yang wajar, elektabilitas partai terus merosot, dan buruk di mata rakyat. “Saya setuju bahwa feodalisme itu akar mendasar apatisme, sinisme, dan rakyat kehilangan kepercayaan terhadap parpol. Karena itu harus dilawan,” tegasnya
Lebih memprihatinkan lagi lanjut Kristiadi, tokoh parpol tak kuat menghadapi godaan kekuasaan dan uang, sehingga menyimpang dari komitmen awal perjuangannya sebagai tokoh partai. “Yang lebih dahsyat lagi dengan otoritas politik yang besar itu, maka korupsi yang dilakukan secara besar-besaran, dan itulah yang memicu konflik besar pula bagi partai,” tambah Kristiadi.
Sedangkan menurut Irman, partai menjadi satu-satunya instrumen untuk mengawal republik ini, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan tujuan-tujuan negara. “Lima belas tahun reformasi malah terjadi degradasi-kemudnuran parpol, dan menyuburkan korupsi. Ditambah lagi parpol tak menjalin hubungan ideologis, maka parpol bermasalah dan tentu tidak lagi memperjuangkan aspirasi rakyat,” tutur Irman.
Namun demikian kata Irman, masih beruntung karena rakyat belum marah terhadap partai, meski banyak menggunakan dana haram, dan mengandalkan popularitas artis sebagai caleg. “Tapi, harus diingat, jika sampai rakyat marah nanti, dan tak lagi percaya pada partai, ini berarti juga rakyat mulai tak percaya pada negara. Kalau itu berkelanjutan, maka bisa mengancam negara. Itu bahaya, dan harus diwaspadai oleh partai,” pungkasnya. **can
