JAKARTA-Kalangan DPR meragukan kemampuan pemerintah bisa melakukan renegosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Apalagi hingga saat ini belum ada progres dari kesepakatan yang beberapa waktu lalu diteken. “Saya kira, Freeport McMoran and Gold Corp tidak mudah menyerahkan kendali anak usaha yang menyumbang keuntungan 40% itu berpindah kendali,” kata anggota Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/10/2017).
Lebih jauh kata Eni, DPR sendiri agak pesimis, karena pemerintah hingga saat ini belum mampu merampungkan rincian serta menjelaskannya kepada DPR terkait hal itu.
“Misalnya, soal besaran divestasi yang telah dicapai dari kesepakatan juga masih belum bisa dipercaya,” ungkapnya.
Menurut Eni, pemerintah sebaiknya transparan saja titik point penting dalam kesepakatan itu yang sebenarnya. “Soal valuasinya lebih fair kita hitung-hitungan saja. Apa yang kita punya dan mereka punya,” tegasnya
Eni juga menyoroti soal kepatuhan PTFI yang kerap mengabaikan kewajiban yang sudah digariskan pemerintah. Contohnya pembangunan smelter yang sampai saat ini masih terbengkalai.
“Sampai berkali-kali perundingan soal pembangunan smelter itu sampai saat ini belum terwujud. Nol besar.
Diakui Legislator dari Dapil Jatim X, begitu banyak alasan yang diberikan Freeport, padahal itu yang diwajibkan UU. “Apalagi divestasi 51% itu. Kemudian 10% saham (dari 51% divestasi) untuk daerah itu memang harus, namun saya tidak meyakini juga,” ungkapnya.
Namun demikian, Eni menilai Freeport kerap mendapatkan pendekatan istimewa dari pemerintah. “Sedangkan izin ekspor sementara pada Oktober ini akan habis, kalau ini habis apakah perlu memberi izin lagi? Luar biasa sekali,” ucapnya.
Eni berharap mudah-mudahan Presiden Jokowi diberikan informasi sebenar-benarnya. “Jadi ini agar jadi perhatian semua, harapannya negosiasi berjalan sesuai harapan bersama,” pungkasnya. ***
