EWI Curigai Proses Revisi UU Migas Tak Sehat

35
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean

JAKARTA-Energy Watch Indonesia (EWI) mencurigai proses revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas)  berlangsung tidak sehat. Disinyalir, ada pihak yang sedang bermain menjadi sponsor gelap untuk menggiring UU Migas nantinya menguntungkan kelompok mereka. “Ini berbahaya jika UU Migas hasil revisi nanti malah menguntungkan asing dan membuat negara kita lemah dan tidak mampu melindungi masyarakatnya dari kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Direktur Eksekutif EWI, Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Jumat (26/2).

Seperti diketahui, revisi UU MIGAS yang masuk prolegnas tahun ini. Kini, prosesnya memasuki tahapan naskah akademik yang kabarnya juga sudah selesai. Semestinya, naskah akademik ini dibuka ke publik secara terang benderang.

Namun sayangnya, DPR dan emerintah sepertinya main kucing kucingan atau main petakumpet dengan publik untuk memuluskan agenda tertentu yang akan merugikan negara kedepan. “Revisi ini menguntungkan bagi oknum oknum atau pihak di DPR dan Pemerintah serta pihak lain yang mencoba meraup sesuatu dari proses revisi UU MIGAS ini,” tegasnya.

Untuk itu, Ferdinand mendesak agar naskah akademik dan draf revisinya harus dibuka ke public. “Tidak boleh ditutupi. Ini harus jelas, naskah akademiknya disusun oleh siapa, proses penunjukan penyusunan naskah itu seperti apa,” tuturnya.

Menurutnya, transparan soal naskah akademik ini sangat penting supaya tidak ada kebohongan yang disuguhkan kepublik seolah olah kebenaran. “Lebih baik UU tersebut tidak direvisi daripada nanti kedepan malah semakin membuat sektor migas berantakan hanya karena memenuhi target target pihak tertentu yang hanya berpikir keuntungan sepihak dan kelompoknya tanpa memikirkan nasib bangsa,” pintanya.

Dia melihat, point utama yang sangat kontroversial dan menjadi bahan permainan disini adalah tentang Nasional Gas Company dan BUMN Khusus di sektor Hulu serta BUMN di hilir. Point ini menjadi isu paling sexy karena menyangkut bagi bagi hasil dan bagi bagi jabatan. “Pemikiran yang hanya menguntungkan diri dan kelompok tanpa memikirkan nasib bangsa kedepan,” tuturnya.

EWI meminta kepada DPR dan Pemerintah agar membuat konsep yang sudah terbukti sukses di banyak negara, jangan tiru model yang tidak jelas seperti pemisahan BUMN Hulu, Hilir dan Gas. Ini akan menambah keruwetan sektor migas yang saat ini sangat ruwet. “Konsep yang baik bagi kita kedepan adalah konsep holding, satu BUMN sektor migas. Dan hulu, hilir serta gas dan energi lainnya semua dilakukan oleh anak usaha,” terangnya.

Konsep ini jelasnya akan membuat BUMN Migas nasional besar dan mampu lebih besar dari negara lain. Namun yang penting pengawasan diperketat untuk menghindari segala kemungkinan yang menyimpang. “Ini konsep yang paling ideal, tidak ruwet dan memudahkan bangsa mengawasi sektor ini. Maka itu kami himbau kepada DPR dan pemerintah untuk tidak main main dengan negara. Jangan hianati negara ini demi keuntungan sepihak dan kelompok,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ferdinand mengatakan Indonesia merupakan negara besar sehingga tidak boleh diperjual belikan demi kepentingan pribadi. Karena itu, Presiden Jokowi harus tegas sehingga tidak terkesan ikut-ikutan merusak negara ini. “Ingat konsep Trisakti adalah kedaulatan dan kemandirian bukan hidup dari pemberian asing berkedok investasi,” pungkasnya.