JAKARTA-Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuding ada pihak luar yang mendorong agar PKS memecat dirinya. Adapun pihak luar itu seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Mereka memiliki cara berpikir yang sama, bahwa hanya mereka lah pembawa kebenaran dan tidak bisa menerima perbedaan pikiran dan pendapat,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/4/2016).
Menurut Fahri, ketika LSM-LSM ini kalah berdebat substansi terkait hukum dan pemberantasan korupsi, maka mendorong PKS agar melakukan pemecatan. Namun dia mengaku tidak pernah sakit hati manakala ada kader PKS menuding dirinya tidak patuh pada pimpinan partai. “Saya ingin menjadi semacam juru bicara agar kita semua memahami apa sebenarnya yang menjadi hak dan kewajiban baik sebagai warga negara maupun kader jika bergabung dalam partai. Saya harap masyarakat dan generasi baru di PKS nanti bisa lebih terbuka,” ujarnya
Fahri menilai keputusan pemecatan itu diambil sangat tertutup dan tidak ada ruang untuk klarfikasi. Seharusnya keputusan pemecatan diberitahukan kepada yang bersangkutaniumumkan kepada publ. “Namun mereka hanya mengirim surat keputusan lewat kurir saja. Mentalitas tertutup seperti ini memunculkan kecurigaan,” tambahnya.
Mentalitas yang tertutup berlebihan seperti ini, lanjutnya, membuat masyarakat curiga. Berbeda dengan PKS era Anis Matta, semua benturan yang terjadi diantara kader merupakan hal biasa dan bisa diselesaikan dengan dialog. “Sekarang yang terjadi tidak ada dialog, tiba-tiba saja jadi delik,” jelasnya.
Terkait sikap banyak kader PKS yang patuh membabi buta terhadap para pimpinan karena sistem di PKS melalui pendidikan pengajian atau liqo yang memang mengajarkan seperti itu, Fahri tidak mau menyalahan sistem itu. “Tidak ada yang salah dengan sistem itu. Pimpinan partai yang salah membaca dan melangkah,” tegasnya.
Dia meningatkan sikap pimpinan PKS yang berkuasa secara otoriter dan tidak mau terbuka. Hal ini akan menghancurkan PKS. “Mengelola PKS harus dengan cinta, ukhuwah dan toleransi. Sekarang kader diminta untuk tidak punya kontak dengan saya, dimana nilai ukhuwahnya. Saya kan sangat terbuka untuk dialog,” ujar Mantan Wasekjen PKS ini lagi.
Dia pun menambahkan salah satu alasannya diganti karena dianggap kerap berbeda pendapat dengan Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Dewan Tahkim, Hidayat Nur Wahid.”Kenapa kalau ada beda pendapat seolah kita harus salah dan mereka harus benar? Saya sendiri selalu mempertanggungjawabkan pikiran dan ucapan saya,” paparnya.
Fahri pun menegaskan segala pernyataannya sebagai anggota DPR dilindungi oleh konstitusi. Ini sama halnya dengan kekuasaan presiden yang bisa membuat peraturan melalui Perppu. “Apakah presiden bisa dipidanakan karena mengeluarkan Perpu? Jadi sebegitu berkuasanya presiden dan itu dijamin oleh UUD, sama seperti mulut saya,” tegasnya.
Dia pun menyarankan para petinggi PKS sekarang untuk meniru Mantan Ketua Dewan Syuro PKS, Hilmi Aminudin yang tenang saja ketika SBY menghubungi karena dirinya bersuara keras mengkritik SBY. ”Dulu itu kalau saya kritis ke SBY, dia selalu telepon Ustadz Hilmi. Oleh Ustadz Hilmi selalu dijawab, Fahri itu punya konstituen dan menyuarakan keinginan konstituennya. SBY pun memahami hal itu,” tegasnya.
Dirinya pun tidak mengerti mengapa PKS justru alergi jika kadernya kritis. Kalau para pimpinan PKS memahami konstitusi, seharusnya mulutnya tidak pernah dipermasalahkan.”Lihat saja Effendy Simbolon dari PDIP, begitu kerasnya dia mengkritik Jokowi, tapi Ibu Mega tidak pernah mempermasalahkannya.Gaya saya kok dipermasalahkan sekarang.12 tahun saya jadi anggota DPR, gaya saya seperti ini dan gaya saya juga yang membuat rakyat memilihnya,” tegasnya lagi. ***aec
