JAKARTA-Pemerintah diminta menyederhanakan manajemen bencana agar rakyat yang terkena musibah bisa cepat tertangani. Pada kasus bencana gempa Lombok, rakyat sudah terlanjur dijanjikan mendapat bantuan.
“Namun proses untuk mendapatkan bantuan itu, terlalu panjang. Contohnya, penduduk tersebut difoto depan rumahnya yang rusak, lalu dichek kemudian diverifikasi. Setelah itu, penduduk yang mendapat bantuan diminta membuat laporan,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/10/2018).
Menurut Fahri, cara birokrasi dan manajemen untuk bantuan bencana tersebut, adalah bukan manajemen bencana. Namun manajemen pada situasi normal. “Saya ingin rakyat bisa mendapatkan bantuan seperti pejabat, dapat Lumpsum (jatah). Ini yang kita inginkan di lapangan,” tambahnya.
Saat ditanya jumlah dana bantuan yang sudah cair, Fahri mengungkap Rp321 Miliar untuk alokasi untuk 117.979 rumah rusak lainnya (data dari rumah rusak terlapor). Malah ada sekitar 99.620 unit rumah rusak dari data yang terverifikasi, masih belum jelas. Mereka belum memiliki buku rekening, nasibnya pun masih menggantung.
“Orang lagi kena bencana malah bikin rumit. Jadi, menurut saya, kasih uang saja sehingga masyarakat juga mencari kesibukan, mereka mau bangun rumah sendiri itu terserah mereka,” tambahnya.
Menurut Fahri, berdasarkan perkembangan pemantauan pemulihan dampak gempa NTB hingga saat ini, dana bantuan untuk para korban terdampak bencana tersebut tak kunjung dicairkan. “Jadi, kita tagih omongan pemerintah yang katanya ‘Siap’ dan ‘Akan’ dicairkan tapi sampai saat ini belum direalisasikan,” paparnya.
Lebih jauh Politisi PKS ini menjelaskan dalam birokrasi normal pun, pencarian proyek lambat. Apalagi menerapkan birokrasi normal di daerah bencana. Bahkan, beber Fahri, korban bisa mendapat dana itu tersebut, pencairan dari pemerintah itupun mesti melawati proses yang sangat rumit. Pertama, proses pembangunan hunian, data korban, verifikasi rumah, SK kepala daerah dan buku rekening. Setelah itu, lanjut dia, bagi-bagi buku rekening. sosialisasi, pilih minat RTG (Risha, kayu atau konvensional), terus kelompok masyarakat (Pokmas), perencanaan teknis, penyusunan dokumen, pencarian, LPJ, rumah selesai.
“Bayangkan rakyat itu tunggu uang 10 juta harus proses seperti ini. Pemerintah ini bikin orang lebih susah,” tandasnya.
Fahri menjelaskan, Birokrasi yang berjalan adalah birokrasi normal, bukan birokrasi bencana. Sehingga implementasi 6.986 bantuan stimulan menjadi rumah yang sudah dihuni masih nol. “Tahapan terakhir yang kita pantau baru sebatas penyiapan dokumen,” imbuhnya.
Selain itu, alokasi bantuan untuk 79.484 buku rekening lainnya (dari data masuk bank dan belum terisi) belum memiliki kepastian nasib, kapan dananya akan cair ke rekening. ***eko
