Film Tanpa Aturan Bisa Kikis Budaya Indonesia

28
kabarparlemen.com

JAKARTA-Ketua Panja Pengawasan RUU Perfileman Abdul Kharis Almasyhari mengakui semrawutnya dunia perfilman baik layar lebar maupun televisi, karena tidak ada aturannya. Sehingga film dan sinetron nasional buruk. “Memang, berbeda antara film dan sinetron. Tapi, setelah ketemu insan film, ternyata sekarang ini banyak yang sore shooting kemudian malamnya tayang. Sehingga lepas sensor,” katanya dalam diskusi forum legislasi tentang RUU Perfilman bersama aktor dan produser film Dede Yusuf dan pengamat film Yan Wijaya di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (8/3/2016).

Memang tidak semua buruk, kata Abdul Kharis, karena film “Ayat-ayat cinta” cukup baik dan penontonnya melebihi sejuta orang. Karena itu dengan revisi UU Perfilman No. 33 tahun 2009 tentang film itu nantinya akan lebih baik lagi. “Kalau film kita dibiarkan tanpa aturan, maka budaya Indonesia akan habis. Apalagi tanpa pembatasan investasi asing, maka akan makin terpuruk,” tambahnya.

Menurut Abdul Kharis, budaya daerah Indonesia sangat kaya dan beragam, tapi belum seluruhnya diangkat ke layar lebar. Ditambah lagi jumlah bioskop kini makin berkurang di tinggal 13 %. Itu pun berada di kota-kota besar. “Bioskop yang ada sekarang ini tinggal 13 % dan itu di kota-kota besar. Sedangkan di daerah sudah habis,” ujarnya.

Karena itu, hasil Panja Pengawasan film ini kata Abdul Kharis, hanya akan merekomendasikan untuk revisi UU Film, agar dunia perfilman di lapàngan akan lebih baik lagi. Hanya saja persoalan di daerah selama ini adalah pajak untuk hiburan itu besar, yaitu sampai 38 %. Akibatnya pengusaha film terkonsentrasi di kota-kota besar. Sebab, kalau di daerah merugi. “Kalau di daerah mereka merugi,” tambah politisi PKS itu. **aec