Fitra : Wajah APBN 2018 “Masam”

80

JAKARTA-Postur APBN 2018 menunjukan wajah yang sedikit masam, hal ini berkaca dari realisasi APBN 2017 lalu. Oleh karena itu Pemerintahan Jokowi-JK harus lebih berhati-hati dalam mengimplementasikan APBN 2018 terutama memasuki tahun politik. “Pada 2018 beban negara untuk membayar hutang lebih besar, hutang jatuh tempo Indonesia mencapai tiga kali lipat dari tahun 2017 yakni USD354,36 Juta,” kata Sekjen Forum Indonesia untuk Transaparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sutjipto dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Selain itu, lanjut Yenny, kemudian bunga yang cukup tinggi ini diakibatkan oleh kurang cermatnya pemerintah memilih kreditur. Hal ini terlihat dari tingginya bunga hutang Indonesia, bahkan lebih besar daripada negara tentangga kita seperti Thailand dan Malaysia.

Pada APBN 2018 pembiayaan anggaran untuk hutang mencapai Rp 399 triliun atau bertambah Rp 14 triliun dari tahun 2017. Negara Rugi Rp 613 Miliar Akibat 78 K/L
BPK RI merilis LKKL dan LKBUN (Laporan Keuangan Kementerian-Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara) tahun anggaran 2016.

Lebih jauh Yenny menyoroti Pemerintahan Jokowi-JK yang lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur ekonomi dan sosial. Sejak 2015 sampai sekarang, pemerintah telah berkerja dengan cukup baik dalam menyelesaikan beberapa proyek infrastruktur. “Total anggaran infrastruktur pada pemerintahan Jokow-JK baik infrastruktur ekonomi dan sosial berjumlah Rp400,9 triliun,” ungkapnya.

Pada 2017, Anggaran infrastruktur sebesar Rp390,03 triliun, sedangkan untuk anggaran infrastruktur sosial sebesar 5,8 triliun. Berikut adalah sisi lain pembangunan infrastruktur:
Defisit anggaran telah mencapai 2,92% terhadap PDB. Ini sudah melampaui target perencanaan defisit anggaran yang hanya 2,41%.

Peningkatan tersebut dimanfatkan untuk membiayai belanja produktif dalam infrastruktur.
Pembiayaan untuk infarstruktur tidak dapat dipenuhi jika mengandalkan pada APBN. Pemerintah mengandeng pihak swasta, BUMN, dan lainnya. Namun, pembangunan infrastruktur tersebut belum berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

Sumber BPS menunjukkan tahun 2015, 2016 dan 2017 jumlah tenaga kerja berturut-turut 114,8 juta, 120,8 juta dan 128,06%. Sedangkan presentase penggangguran 7,6% dan 7% dari total jumlah tenaga kerja. Pada tahun 2017 telah terjadi kenaikan tingkat pengangguran sebesar 10.000 menjadi 7,04 juta. Pelibatan investasi dalam pembangunan infrastruktur masih menyisakan dampak negatif. ***