JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta para menteri dan pimpinan lembaga untuk terus menjaga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016, sehingga momentum pertumbuhan ekonomi bisa terus terjaga dengan baik. Selain itu, implementasi anggaran yang tepat sasaran juga mampu menciptakan kesempatan kerja yang pada gilirannya akan mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan.
Presiden mengaku, tantagan ekonomi masih berat. Hal ini disebabkan kondisi ekonomi global masih belum sepenuhnya pulih. Bahkan, tahun depan diperkirakan masih ada perlambatan ekonomi lagi.
Untuk itu, Presiden meminta para menteri dan pimpinan lembaga untuk fokus memperbaiki kondisi di dalam negeri dengan langkah konkret guna memperbaiki sumber pertumbuhan. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan cara mengalokasikan belanja pada sektor yang produktif. “Selain itu, juga memperbaiki iklim usaha, mengundang investasi sebanyak-banyaknya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Presiden Jokowi dalam pengantar Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden di Jakarta, Jumat (16/9).
Ratas yang membahas masalah Perkembangan APBNP Tahun 2016 dan RAPBN Tahun 2017 diikuti oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menkominfo Rudiantara, Jaksa Agung Prasetyo, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.
Presiden meminta agar terus melakukan langkah nyata yang dapat memaksimalkan penerimaan pajak, baik dari sumber reguler maupun tambahan dari pengampunan pajak (tax amnesty). Langkah ini dibarengi dengan memaksimalkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), termasuk tunggakan-tunggakan yang belum dibayar, serta pengendalian cost recovery dari Migas untuk mendukung optimalisasi penerimaan. Upaya ini diyakini dapat mengamankan pelaksanaan APBN 2016 ini. “Juga lakukan secara konsisten langkah-langkah penghematan belanja yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden ( Inpres),” pinta Presiden Jokowi.
Presiden juga meminta kepada Menteri Keuangan (Menkeu) agar berkerjasama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengintensifkan komunikasi dengan Gubernur, Bupati, Walikota terkait dengan pengendalian dan penundaan dana bagi hasil dan dana alokasi umum. “Sehingga semuanya dapat memahami dan mengelola situasi perubahan ini dengan baik,” pungkasnya.
