JAKARTA-Majelis Nasional Forum Alumni HMI Wati (FORHATI) menolak draf Rancangan Undang–Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS). Namun mengusulkan dengan draft RUU baru, yakni Rancangan Undang–Undang Penghapusan Kejahatan Seksual.
“Kami mengubah draft tersebut. Karena kata Kejahatan memiliki makna lebih luas dan Komprehensif,” kata Koordinator Presidium FORHATI, Hanifah Husein dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (15/7/2019).
Lebih jauh kata Hanifah, draft usulan FORHATI lebih komprehensif, karena memberikan perlindungan terhadap perempuan. Karen itu, pemerintah dan DPR perlu menerima masukan/usulan dari aspirasi seluruh elemen masyarakat.
“FORHATI mengajak elemen masyarakat dan pemuda untuk terus mengawal dan mendukung upaya-upaya mengantisipasi penyakit sosial terutama perihal kejahatan seksual, penyimpangan seksual (LGBT), pergaulan bebas, narkotika dan kerusakan moral lainnya,” tambahnya.
Menurut Hanifah, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) yang dibahas di DPR RI saat ini mengandung sejumlah kelemahan, terutama Bab 1 soal Ketentuan Umum; 1. Kekerasan seksual.
“Definisinya masih multi tafsir, maka dipandang perlu untuk melakukan pengkajian ulang,” paparnya.
Tak hanya itu, lanjut Hanifah, hampir seluruh pasal-pasal yang tercantum dalam RUU PKS telah termuat dalam RUU-KUHP, UU KDRT, UU Perlindungan Anak dan lain-lainnya.
Disisi lain, sambung Istri Mantan Menteri Badan Pertanahan Nasional/ATR, secara sosiologis draf RUU P-KS ini sarat dengan muatan feminisme dan liberalisme. Sehingga memungkinkan adanya celah legalisasi tindakan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transseksual) dan Pergaulan Bebas. Hal yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai sosial di dalam masyarakat.
“Secara filosofis draf RUU P-KS bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh bangsa Indonesia,” pungkasnya. ***
