FORMADA Desak Presiden Copot Pangdam Diponegoro

48

JAKARTA- Forum Pemuda NTT Penggerak Keadilan dan Perdamaian (FORMADA NTT) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) mencopot  Pangdam IV Diponegoro Mayor Jenderal TNI Hardiono Saroso jika terbukti tidak mampu memberikan perlindungan serta rasa aman  terhadap pemuda dan mahasiswa Nusa Tenggara Timur (NTT) di Yogjakarta yang dalam beberapa hari ini disweaping oleh oknum aparat. Aksi sweaping ini menimbulkan trauma dan  rasa takut yang mencekam. “Pangdam harus memberi kepastian bahwa bisa mengendalikan anggotanya yang berkeliaran di setiap lorong kost mencari anak-anakNTT. Kalau tidak mampu mengendalikan anak buahnya maka diganti saja,” ujar aktifis FORMADA NTT,  Yohanes Kristo  Tara di Jakarta, Minggu (24/3).

Sebelumnya, pada  Sabtu dini hari, sekitar 17 orang bersenjata yang diduga oknum TNI menyerang dan membunuh empat orang tahanan di LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Empat orang yang tewas tersebut merupakan tersangka pembunuhan terhadap salah seorang anggota TNI yang terjadi di sebuah cafe bernama Hugo’s di Yogyakarta pada 19 Maret.

Empat tahanan yang tewas itu adalah Yohannes Juan Manbait alias Juan, Gameliel Yermiayanto Rohiriwu, Andrianus Candra Gajala alias Dedi, Hendrik Benyamin Sahetapy Engkel alias Diki. Empat kawanan ini, seluruhnya berasal dari NTT.

Menurut dia, peristiwa pembataian tersebut mencerminkan semakin sering terjadinya hukum rimba. Hal ini membuktikan, masyarakat tidak lagi mempercayai penegakkan hukum di Negeri ini. Oleh karena itu, pemimpin dan para penegak hukum mesti segera melakukan pembenahan secara serius agar hukum rimba ini tidak berlanjut yang pada gilirannya menimbulkan kekacauan sosial.  “Kalau terbukti pembantian ini dilakukan oleh oknum TNI, maka kami mendesak agar Pangdam dicopot karena melakukan pembiaran dan tidak mampu menertibkan anak buahnya,” jelas dia.

Krsito juga mengutuk keras peristiwa yang tidak beradab ini serta meminta penegak hukum mengusut kasus sampai tuntas.  Peristiwa pembataian tersebut mencermainkan pemimpin negara dan penegak hukum tidak mampu memberi jaminan keamanan dan keselamatan terhadap warganya. “Kita amat prihatin dengan peristiwa. Pelaku tindakan keji ini harus dihukum seberat-beratnya,” kata dia.

Sementara itu, koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan yang terdiri dari Imparsial, Kontras, YLBHI, Elsam, ICW, LBH Jakarta dan sejumlah organisasi lainnya mengutuk keras aksi penyerangan dan eksekusi empat orang di lapas Sleman, Yogyakarta. Tindakan itu tidak bisa dibenarkan dengan dalih apapun dan merupakan tindakan yang mengancam kehidupan demokrasi dan penegakan hukum. “Amat berbahaya model eksekusi seperti itu jika di luar penegakan hukum. Di LP aja masih diuber apalagi di luar,” kata Direktur Program Imparsial Al A’raf di Kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (24/3).

Al A’raf menegaskan, aksi-aksi penyerangan dengan kekerasan terhadap tata sisten hukum tidak bisa dipandang sebelah mata oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tragedi di Sumatera Selatan dan di Yogyakarta seharusnya menjadi perhatian serius presiden.