JAKARTA-Kalangan DPR akan mengawal operasional pendidikan Pesatren AR-Raudhatul Hasanah, Medan. Alasannya Diknas Provinsi Medan mengancam akan menghentikan proses belajar mengajar di pondok pesantren tersebut. Diknas Pemprov Meda minta pesantren itu memiliki yayasan. “Upaya penghentian proses pendidikan itu tidak boleh terjadi. Apalagi, pesantren ini sudah berjalan 30 tahun dan sudah menghasilkan banyak alumni,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI A. Malik Haramain bersama anggota FPKB DPR dari Dapil Sumatera Utara, Marwan Dasopang ketika menerima pengaduan Abdul Muthalib Sembiring (Musyrif Badan Wakaf), dan Rasyidin Bina (Direktur Pesantren) di ruang FPKB DPR RI Jakarta, Rabu (8/6/2016).
Menurut Malik FKB akan mencermati kasus ini. Karena penghentian proses pendidikan jelas akan mengganggu belajar mengajar para santri. Meski baru memiliki landasan hukum hanya Badan Wakaf bukan berarti dilaranng. “Bahkan pondok pesantren ini terakreditasi A. Kenapa baru dipermasalahkan sekarang?” tanya Malik lagi.
Malik menegaskan setidaknya harus ada sertifikasi sebagai langkah untuk penyamaan status hukum antara yayasan dan Badan Wakaf. Tapi, apapun masalahnya proses pendidikan pesantren itu tetap aman. “Jadi, kami di Komisi VIII DPR akan coba mencari solusi agar status hukum dan proses pendidikan tetap berjalan dengan baik,” ujar Malik.
Sementara itu Abdul Muthalib menceritakan proses pendidikan di pesantrennya tersebut akan dihentikan jika tidak memiliki badan hukum berupa yayasan. Padahal, secara hukum lebih kuat Badan Wakaf dibanding yayasan. “Yayasan kalau nanti tidak ada yang mengelola lagi, maka akan dikembalikan ke negara. Tapi, kalau wakaf karena memang dikelola secara turun-temurun di masyarakat, maka pengelolaannya akan terus berlangsung dan tetap milik warga penerima wakaf,” katanya.
Pesantren AR-Raudhatul Hasanah ini sudah memiliki lokasi pendidikan di beberapa daerah di Kota Medan. Antara lain di Sibolga, Brastagi, Sugou, Tapanuli dan lain-lain. Karena itu kata Marwan Dasopang, FPKB DPR akan terus mengawal pendidikan pesantren ini. Karena sudah terbukti sebagai pendidikan yang baik dan banyak mendapat penghargaan atas pengabdiannya kepada masyarakat, khsusunya di Medan. “FPKB DPR akan terus mengawal,” pungkasnya. ***
