Gaya Hidup Konsumtif Penyebab TKI Belum Sejahtera

107
dok pekerja-indonesia-blogspot

JAKARTA-Nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih sangat memprihatinkan kendati kontribusi mereka selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa Indonesia. Belum optimalnya kesejahteraan TKI disebabkan gaya hidup konsumtif serta tingginya biaya remintasi oleh penyedia jasa. “Kurangnya pengetahuan menabung, pengiriman uang dan layanan keuangan, tingkat pendidikan yang rendah dan penggunaan uang remitansi didominasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (56%) serta masih banyaknya TKI illegal juga menjadi penyebabnya. Akibatnya, tingkat kesejahteraan TKI, mantan TKI dan keluarga TKI belum optimal,” ujar Direktur Eksutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Tirta Segara dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (16/2).

Berdasarkan data BI, pada Tahun 2014, jumlah penempatan TKI sebanyak 429,872 orang dengan jumlah transfer uang yang dilakukan (remitansi) sebesar 7,05 miliar dollar AS atau sebesar Rp70 triliun/tahun.

Untuk menanggulangi berbagai persoalan TKI, pemerintah melaunching Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan Di Nunukan Kantor Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Nunukan, Kalimantan Utara, Selasa (16/2).

Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan di Nunukan diinisiasi oleh 7 instansi yaitu BI, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko Bidang PMK), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkuham), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Nunukan.

Launching Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan di Nunukan merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman BI bersama Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), OJK dan BNP2TKI tentang Peningkatan Penggunaan Transaksi Non Tunai dan Perluasan Akses Keuangan dalam rangka Penempatan dan Perlindungan TKI yang telah ditandatangani sebelumnya pada 16 Februari 2015. Di poros sentra tersebut akan tersedia fasilitas layanan dokumen TKI dan pelatihan/pemberdayaan kepada TKI secara terintegrasi dan terpadu. “BI mendukung langkah-langkah peningkatan kesejahteraan TKI khususnya di daerah perbatasan melalui penyediaan fasilitas terintegrasi dan terpadu bagi TKI yaitu melalui pelatihan prosedural menjadi TKI dan pelatihan edukasi keuangan inklusif bagi TKI,” ujar Tirta.

Pemilihan Kabupaten Nunukan sebagai salah satu sentra pelatihan dan pemberdayaan di daerah perbatasan dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang cukup besar di bidang pertanian, industri dan tambang. Sementara itu dari sisi geografis, Nunukan memiliki pelabuhan yang menjadi pintu gerbang bagi TKI. Namun disisi lain, banyak TKI di daerah perbatasan yang belum sejahtera.

Langkah-langkah yang dilakukan BI untuk mendukung program tersebut dalam bentuk memberikan edukasi keuangan, kewirausahaan, serta penggunaan instrumen layanan keuangan non tunai dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI, termasuk pemberdayaan TKI purna dan keluarganya.

Bentuk dukungan BI lainnya menjadi fasilitator dalam pengembangan layanan sistem pembayaran dan akses keuangan dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI.

Selain itu, BI mengembangkan bisnis model remintasi yang efektif dalam rangka penempatan dan perlindunganTKI, dan keempat pengembangan usaha mikro, kecil dam menengah (UMKM). “Diharapkan dengan terbentuknya Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan di Nunukan dapat menjadi momentum penting untuk mengembangkan daerah perbatasan dan menjadikan perbatasan sebagai kota etalase bursa TKI,” pungkasnya.